Pemerintah Jelaskan Alasan Kasus Penyadapan Prabowo Dikaitkan Makar
Yusril menjelaskan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dikaitkan dengan makar karena jabatan presiden melekat pada dirinya.
Pada awal penahanan, tiga tersangka dijerat pasal penyadapan dan intersepsi elektronik sebelum dugaan makar didalami.
Penyidikan masih berlangsung untuk mencari kaitan penyadapan dengan upaya melumpuhkan presiden.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap alasan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dikaitkan dengan tindak pidana makar.
Menurut Yusril, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa, karena jabatan presiden melekat pada diri Prabowo.
"Karena itu penyadapan terhadap orang presiden, tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
1. Awalnya tersangka dijerat pasal penyadapan
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Yusril menjelaskan, pada hari pertama penahanan tiga tersangka, penyidik baru menerapkan pasal-pasal terkait penyadapan dan intersepsi elektronik dalam KUHP serta UU ITE. Dugaan makar baru muncul setelah pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti berkembang.
"Ketika dilakukan penahanan, dilakukan pemeriksaan, ditetapkan statusnya sebagai tersangka, pasal-pasal apa yang dikenakan? Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi. Iya, jadi untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu," kata dia.
2. Penyadapan presiden dianggap berbeda
Menko Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Aryodamar) Yusril mengatakan, para ahli hukum pidana dan tata negara turut mendiskusikan perkara tersebut. Dari pembahasan itu muncul tafsir bahwa penyadapan terhadap presiden memiliki dimensi berbeda dibandingkan penyadapan terhadap masyarakat biasa.
"Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa," ujarnya.
3. Dugaan makar mengarah pada upaya melumpuhkan presiden
Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dok. Biro Pers Istana) Yusril menyebut dugaan penyadapan tersebut didalami menggunakan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP. Salah satu kemungkinan yang diselidiki adalah keterkaitan penyadapan dengan upaya membuat presiden tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun, dia mengatakan penyidikan masih berlangsung.
"Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain, dan memang ketemu pada pasal 191 sampai 193 KUHP kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya," ujar dia.
