Kabareskrim Tuding Ferdy Sambo dan Hendra Terima Suap Tambang Ilegal

Agus menjelaskan, jika tudingan terhadap dirinya soal suap itu memang benar, lalu mengapa Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan tidak menindak semua nama yang tertera dalam laporan hasil penyelidikan (LHP)?

“Kenapa kok dilepas sama mereka, kalau waktu itu benar,” ujar Agus.

Menurutnya, keterangan dalam laporan itu tak membuktikan memang ada keterlibatannya di balik kasus Ismail Bolong tersebut.

"Keterangan saja tidak cukup," ujar Agus.

Agus menyebut Ismail Bolong dalam video yang beredar pun sudah meluruskan bila tidak ada keterlibatannya. Sebab, pengakuan yang menyebut Kabareskrim menerima suap terpaksa diucapkan karena ada intimidasi.

"Apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa," ungkapnya.

Sebelumnya, Hendra Kurniawan akui adanya keterlibatan Kabareskrim Polri yang menerima setoran uang koordinasi tambang ilegal di Kalimantan Timur.

Adapun, penerimaan setoran uang koordinasi itu berdasarkan laporan hasil penyelidikan (LHP) dengan nomor R/ND-137/III/WAS.2.4/2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 yang dilaporkan Hendra Kurniawan ke Ferdy Sambo.

Lalu, LHP dengan R/1253/IV/WAS.2.4/2022/DivPropam tertanggal 7 April 2022 yang dilaporkan Ferdy Sambo ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Yakan sesuai faktanya begitu (Kabareskrim diduga terima suap tambang ilegal),” ujar Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022).

Dalam LHP yang dilaporkan Ferdy Sambo ke Kapolri, tertera nama Kabareskrim Polri Komjen Agus yang disebut menerima uang koordinasi Ismail Bolong senilai Rp2 miliar setiap bulannya.

Pemberian uang pun disebut menggunakan mata uang asing atau dolar Singapura. Kemudian, dilakukan secara bertahap pada Oktober hingga Desember.

Bahkan, pada poin H, tertulis Ismail Bolong juga memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit V Dittipidter sebanyak tiga kali, yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2021 sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk dibagikan di Dittipidter Bareskrim.

Hendra pun menyebut data-data yang tertuang pada LHP tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukannya. Termasuk hasil pemeriksaan oknum Polri dan Ismail Bolong.

“Betul ya saya (periksa), tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya. Kan ada datanya, nggak fiktif,” kata Hendra.

Sambo juga mengonfirmasi bahwa surat penyelidikan yang beredar di publik adalah benar dan asli.

"Ya, sudah benar itu suratnya," kata Sambo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (22/11/2022).

Namun, Sambo enggan menanggapi lebih jauh soal surat tersebut. Termasuk adanya keterlibatan Agus dalam perkara gratifikasi itu.

"Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada," ujarnya.