Kabinet Zaken: Akankah Terulang Kembali di Era Jokowi?

Menurut Anggota Dewan Pengarah BPIP Buya Syafi’i Ma’arif, usulan kabinet zaken demi menghindari adanya malfungsi kabinet dari para menteri yang menjabat. Selain itu, model kabinet ini dapat memaksimalkan kinerja dari jajaran menteri, serta menghindari terjadinya korupsi.

"Supaya dibentuk suatu zaken kabinet, kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli, boleh dari partai, tapi partainya jangan mengusulkan seorang, tapi beberapa orang, presiden yang menentukan. Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolong nya," kata pria yang akrab disapa Buya di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Permintaan BPIP tak lain untuk menjaga agar bangsa Indonesia tidak terpecah-belah. Menurut Buya, tidak elok jika suatu bangsa terpecah karena politik. Usulan tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga persatuan bangsa yang terbelah akibat Pemilu 2019.

"Jadi ada warna merah, ada putih, itu harus diantisipasi. Jangan sampai terbelah oleh politik, itu sangat berbahaya," kata pendiri Ma'arif Institute itu.

Pemerintahan Presiden Sukarno pernah menerapkan sistem kabinet zaken. Alasan dibentuknya kabinet ini pada saat itu karena adanya krisis politik. Sehingga pemilihan menteri bukan berdasarkan usulan dari partai politik, melainkan dari profesionalisme.

Kabinet Djuanda adalah kabinet zaken yang memiliki masa jabatan sejak 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Selanjutnya, Kabinet Natsir merupakan kabinet zaken yang didirikan pada 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet Wilopo juga menerapkan sistem kabinet zaken yang didirikan pada 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, belum menyatakan menyetujui usulan kabinet zaken. Menurut dia, peran partai politik penting sebagai bahan pertimbangan untuk dukungan kepada pemerintah. Dia yakin banyak politisi yang memiliki kompetensi yang baik.

"Soal zaken kabinet, kami berpandangan bahwa dari kalangan politisi atau partai politik juga banyak yang memiliki kompetensi dan profesionalitas sesuai dengan bidangnya," kata Ace.

Selain Ace, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding juga tidak sepakat dengan usulan BPIP. Namun, Karding paham maksud tujuan usulan itu, agar kabinet Jokowi ke depan bisa bekerja profesional. Dia menegaskan politik selalu terkait dengan kepentingan, namun kepentingan dalam politik tidak selalu negatif.

“Saya kurang setuju dengan konsep mendikotomi profesional dengan parpol, ya karena ada kesan orang parpol tidak profesional sama sekali,” ujar Karding, Jumat (10/5).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan salah satu hal positif dari kabinet zaken adalah terbangunnya citra positif bagi Jokowi. Dengan menarik orang yang benar-benar bukan kader partai, Jokowi akan terkesan berkomitmen memberantas korupsi.

"Memang ada budaya balas budi kepada partai dan terlibat korupsi, makanya cari saja orang-orang di luar partai untuk menjadi menteri. Kita tidak kekurangan banyak orang hebat," ujar Ujang kepada IDN Times, Rabu (15/5).