Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut berpartisipasi dalam kegiatan reuni 212 yang berlangsung Minggu (2/12) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kepastian tersebut diutarakan Presiden PKS, Sohibul Iman di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Namun, ada syarat yang harus dipenuhi partai berideologi Islam konservatif itu saat menghadiri Reuni 212 yakni tak boleh membawa atribut partai. Mengapa?
Presiden PKS, Sohibul Iman mengungkapkan bahwa pihaknya diminta tak membawa atribut partai dalam bentuk apapun ketika menghadiri kegiatan reuni 212. Hal ini pun sesuai dengan keputusan DPTP PKS.
"Kader PKS diminta hadir tapi gak menggunakan atribut partai dalam bentuk apapun demi menjaga kebersamaan dan menghindari tuduhan yang tidak perlu yang akan merusak tujuan acara," ujar Sohibul melalui keterangan resmi yang diterima IDN Times .
Melalui keterangan resmi yang IDN Times terima, PKS meminta pemerintah dan aparat yang bertugas untuk bersikap proporsional pada kegiatan tersebut dengan tak menghalangi dalam bentuk apapun. Sebab, menurutnya aksi-aksi sebelumnya berjalan lancar.
"Kita sudah lihat dari aksi-aksi sebelumnya yang selalu berjalan tertib, aman, sangat damai dan bersih tanpa meninggalkan sampah, jadi tidak perlulah (Reuni 212) dihalang-halangi," ujar Sohibul Iman.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara terpisah juga mengonfirmasi kehadirannya datang dalam aksi reuni 212. Menurutnya, walau bukan bagian dari kelompok tersebut ia akan tetap hadir sebagai gubernur.
“Seperti tahun lalu saya datang juga meskipun saya bukan alumni. Lah iya, tapi saya datang Insya Allah," kata Anies, Senin (27/11).
Ketua Setara Institute Hendardi menilai reuni 212 berakar kepentingan politik. Hendardi menyebutkan sebagai aksi politik tentunya reuni 212 akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik. Salah satu tujuan adanya gerakan ini adalah untuk menguasai ruang publik.
"Perayaan satu tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elite Islam politik pada 2016 adalah gerakan politik," kata dia melalui pesan singkat, Sabtu (1/12).