Kado dari Jokowi, PNS RRI dan TVRI Dapat Kenaikan Tunjangan

09 Mar 2022, 15:05 WIB

Ilustrasi PNS. (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) RRI dan TVRI, untuk jabatan fungsional teknisi siaran.

Tunjangan jabatan fungsional diatur dalam empat peraturan, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2022, Perpres Nomor 29 Tahun 2022, Perpres Nomor 30 Tahun 2022, dan Perpres Nomor 31 Tahun 2022.

Seperti dikutip dari laman setneg.go.id, jabatan fungsional yang dimaksud antara lain teknisi siaran, asisten teknisi siaran, pranata siaran, dan asisten pranata siaran.

1. Besaran tunjangan keempat jabatan fungsional

Ilustrasi uang rupiah (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).

Berikut besaran tunjangan yang ditetapkan berdasarkan Perpres:

Perpres 28 tentang Teknisi Siaran

Teknisi Siaran Ahli Madya Rp1,275 juta
Teknisi Siaran Ahli Muda Rp960 ribu
Teknisi Siaran Ahli Pertama Rp540 ribu.

Perpres 29 tentang Pranata Siaran

Pranata Siaran Ahli Madya Rp1,275 juta
Pranata Siaran Ahli Muda Rp960 ribu
Pranata Siaran Ahli Pertama Rp540 ribu.

Perpres 30 tentang Asisten Teknisi Siaran

Asisten Teknisi Siaran Penyelia Rp850 ribu
Asisten Teknisi Siaran Mahir Rp540 ribu
Asisten Teknisi Siaran Terampil Rp350 ribu
Asisten Teknisi Siaran Pemula Rp230 ribu.

Perpres 31 tentang Asisten Teknisi Siaran

Asisten Pranata Siaran Penyelia Rp850 ribu
Asisten Pranata Siaran Mahir Rp540 ribu
Asisten Pranata Siaran Terampil Rp350 ribu
Asisten Pranata Siaran Pemula Rp230 ribu.

2. Tunjangan akan diberikan setiap bulan kepada karyawan di instansi pusat

Presiden Joko Widodo. (Dok. setkab.go.id)

Diketahui, empat Perpres yang ditandatangani Jokowi pada pertengahan Februari 2022 tersebut, disebutkan tunjangan diberikan setiap bulan dan akan diberikan kepada mereka yang bekerja pada instansi pusat.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Ketentuan penghentian tunjangan

Ilustrasi kalkulator. (freepik.com/katemangostar)

Seperti dilansir dari laman Sekretariat Negara (Setneg), pemberian tunjangan akan dihentikan jika PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.