Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta pada Kamis (17/9/2026). Penggeledahan dilakukan terkait kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.
Pantauan IDN Times di lokasi, pegawai dari Kementerian ATR/BPN masih beraktivitas normal seperti biasanya. Namun pihak Pengamanan Dalam (Pamdal) gedung tampak berjaga ketat di sekitar lokasi.
Awak media yang bertugas meliput diminta untuk memantau hanya dari lobi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN tempat penyidik KPK melakukan penggeledahan.
Saat ini lobi gedung dipenuhi jurnalis dari berbagai media. Belum terlihat pegawai KPK keluar maupun masuk gedung. Sementara di gedung lainnya sempat terlihat sekitar tiga orang berompi KPK memasuki area loket persuratan Kementerian ATR/BPN. Mereka datang membawa tripod dan peralatan dokumentasi. Namun belum diketahui pasti tujuan mereka memasuki area gedung.
Pegawai kementerian yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak berkantor hari ini. Disebutkan, biasanya Nusron langsung ke acara di luar kantor.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR/BPN, salah satunya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri.
“Kegiatan penggeledahan tersebut dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya.
Namun demikian, Budi belum membeberkan hasil temuan sementara dari penggeledahan. Ia menjelaskan saat ini penggeledahan masih berlangsung.
“Saat ini kegiatan masih berlangsung, kami akan update terus perkembangannya sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum di KPK,” ujar dia.
Dalam kasus ini KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan HGB dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, pada Selasa (15/9/2026). Empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.
Tersangka lainnnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara.
Atas perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.