BPOM Kantongi Tambahan Anggaran Rp509 Miliar untuk Kawal MBG
- Komisi IX DPR menyetujui tambahan anggaran Rp509 miliar untuk BPOM mengawal program Makan Bergizi Gratis.
- Anggaran tersebut lebih kecil dari usulan awal Rp1,2 triliun dan berada di luar anggaran operasional BPOM.
- BGN mengevaluasi dapur MBG serta akan memperketat standar higiene dan sanitasi di seluruh SPPG.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menyatakan, Komisi IX DPR menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp509 Miliar untuk melakukan pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah ini lebih sedikit dari usulan awal sebesar Rp1,2 triliun.
Pernyataan inu disampaikan Taruna Ikrar usai menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR untuk membahas anggaran BPOM, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
"Begini ya, sebetulnya anggaran yang ada Rp509 miliar itu, itu anggaran yang memang diusulkan oleh Badan POM. Seingat saya itu Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan makan bergizi gratis. Tapi akhirnya yang disetujui Rp509 miliar," kata Taruna.
1. Tambahan anggaran di luar operasional BPOM
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar di Tangerang (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti) Menurut Taruna, tambahan anggaran ini diluar dari anggaran operasional BPOM. Sedangkan anggaran untuk pengawasan MBG diambil dari postur anggaran lembaganya.
"Salah satu tusi Badan POM itu adalah tentu pengawalan keamanan pangan. Dan pengawalan keamanan pangan yang salah satunya menjadi program prioritas presiden adalah makan bergizi gratis," ungkapnya.
Taruna menjelaskan, pengawasan BPOM berupa pengambilan sampel MBG dari wilayah yang rawan keracunan. Proses pengawalan ini dilakukan sebagai bagian dari proses mitigasi keracunan MBG.
"Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita. Yang kedua, kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri untuk terjadinya mitigasi supaya tidak terjadi lagi," kata dia.
2. BGN sambut baik tambahan anggaran BPOM untuk kawal MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di DPR, Kamis (3/9/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyambut baik tambahan anggaran BPOM sebesar Rp509 miliar untuk mengawal program MBG. Politikus Gerindra itu menjelaskan, program MBG bukan sekadar menyajikan makanan dalam sebuah ompreng, melainkan makanan yang disajikan harus aman.
"Saya kira, MBG ini tidak hanya sekedar misalnya menyediakan makan dalam satu ompreng, tapi makanan itu harus aman," kata dia.
Menurut dia, untuk menyajikan makanan yang aman, maka harus ada prosedur ketat yang harus dijalankan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
"Jadi ini tidak simpel. Ya memang kelihatannya simpel, simpel kalau masak kita untuk diri kita sendiri. Ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari," kata Sudaryono.
3. BGN akan perketat aturan SLHS di seluruh SPPG
Kepala BGn Sudaryono dalam Sidak SPPG di Kota Bogor. BGN Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, BGN menyatakan sedang mengevaluasi dapur MBG. Sudaryono memastikan, BGN tak lagi mengejar kuantitas penerima manfaat MBG dengan mengorbankan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan ke para penerima manfaat.
Politikus Gerindra itu menegaskan, BGN akan memperketat standar higiene dan sanitasi (SLHS) di seluruh titik SPPG di daerah. BGN juga mengancam akan menutup total SPPG yang tak menjalankan SOP yang telah ditetapkan BGN.
"Kami tegakkan secara konsisten dan strict, SPPG yang belum memenuhi ketentuan dilakukan suspend sampai dengan syarat dipenuhi dan perbaikan dilakukan. manakala tidak dilakukan, maka kami suspend total, kami tutup secara permanen," kata dia.
