Karhutla Riau Makin Parah, BNPB dan Panglima TNI Rakor dengan Gubernur

15 Sep 2019, 17:18 WIB

(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Pekanbaru, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mendampingi Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, melakukan analisis dan evaluasi (anev) serta peninjauan langsung Karhutla di Provinsi Riau pada Sabtu (14/9).

Kepala BNPB dan Panglima TNI beserta rombongan langsung menuju Kantor Gubernur Riau untuk melakukan Rapat Koordinasi (rakor) Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau bersama Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kepala BPBD, hingga wali kota dan bupati se-Provinsi Riau.

1. Jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik

Ilustrasi kebakaran hutan (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Dalam analisis dan evaluasi yang disampaikan melalui rakor tersebut, Gubernur Riau sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau menjelaskan, jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019.

"Telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik," ujar Gubernur Riau, Syamsuar.

2. Pemerintah Provinsi Riau kerahkan pasukan dari udara dan darat untuk atasi Karhutla

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Untuk mengatasi masalah Karhutla, Pemerintah Provinsi Riau telah mengerahkan 5.499 pasukan. Pasukan tersebut terdiri dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD hingga relawan dari masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengerahkan satu pesawat jenis Cassa 212 untuk hujan buatan. "Satu helikopter pantau, 6 helikopter bantuan BNPB dan TNI serta 2 bantuan helikopter dari korporasi sebagai upaya pemadaman karhutla melalui udara," ujar Syamsuar.

"Pemerintah Provinsi Riau juga menggelar pembagian masker penutup mulut dan hidung," lanjutnya.

3. Pos-pos kesehatan darurat sudah didirikan

Dok. IDN Times/Istimewa

Pos-pos darurat untuk melayani keluhan kesehatan pun telah didirikan, mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga pos kesehatan masyarakat lain di wilayah tertentu.

Gubernur Syamsuar juga meminta agar korporasi turut membantu dengan menyediakan lebih banyak pos kesehatan dan memberi pelayanan yang terbaik.

4. Gubernur akan tindak tegas korporasi yang terbukti menyebabkan Karhutla

Dok. Dishut Kaltim

Syamsuar dengan tegas menyatakan akan mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar hutan untuk kepentingan korporasi.

Syamsuar akan mencabut izin perusahaan yang terbukti. Seluruh bupati dan wali kota yang hadir diminta untuk mendukung keputusan itu dan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kepada bupati dan wali kota, saya mengharap bahwa semua perusahaan harus ada izin dari bupati, dan apabila ada yang melanggar saya minta agar dibekukan," tegas Syamsuar.

5. Kepala BNPB meminta sinergi masyarakat dalam menangani karhutla

Dok. Dishut Kaltim

Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan bahwa asap (karhutla) adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung. "Membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang," ujar Doni.

Oleh sebab itu, Doni menekankan agar seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah daerah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan.

"Boleh jadi nanti kalau Anda sekalian bisa (menanggulangi karhutla) maka semuanya bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Jika tidak bisa, kita adalah pembunuh potensial," tegas Doni.