Jakarta, IDN Times - Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, kantor Equity Life Indonesia disegel pasca-disidak dan dinyatakan melanggar PPKM Darurat. Equity Life Indonesia disegel hingga 20 Juli mendatang.
“Ditutup sampai tanggal 20 selama PPKM Darurat,” kata Arifin saat dihubungi, Rabu (7/7/2021).
Arifin menjelaskan, kantor Equity Life Indonesia melanggar karena melebihi kapasitas di dalam satu ruangan. Dia pun menyebut kantor tersebut kedapatan tidak menjalani protokol kesehatan, seperti jaga jarak.
“Kemudian ada yang menentukannya di situ kalaupun diperbolehkan buka dibatasi jumlah pekerjanya 50 persen. Jadi kalupun boleh beraktivitas dibatasi kapasitas orangnya. Jumlah batasan orang bekerja, jangan kemudian esensial terus 100 persen kerjanya, ya tetap melanggar,” kata Arifin.
Terlebih, saat sidak kemarin, Pemprov DKI Jakarta melihat ada pekerja yang sedang hamil masih bekerja di kantor. Menurutnya hal tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan.
“Ketentuannya orang hamil ya gak boleh kerja dong, mereka harus beri perlindungan. Karena rentan sekali ibu hamil, busui, termasuk janinnya terhadap keselamatan dari penyebaran COVID-19. Jadi kalau pemilik tempat kerja memaksakan orang-orang yang sedang hamil itu udah kejahatan kemanusiaan menurut saya,” ujar Arifin.
Sementara itu, Corporate Communication PT Equity Life Indonesia, Yuliarti membantah kantornya tak melanggar protokol kesehatan karena tak disegel oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Yulia menyebut bahwa yang mendapat segel adalah kantor Ray White Indonesia yang berada satu lantai dengan perusahaannya bekerja.
"Yang disegel polisi itu Ray White. Kalau keterangan Pemda, segel itu ada dua garis polisi sama dari Satpol PP. Kita masih bisa beroperasi 20 Juli, kalau Ray White karena nonesesnsial dan tidak mengikuti peraturan PPKM disegel polisi," ujarnya, Selasa (6/7/2021).
Yulia juga membantah kabar yang menyebut pihaknya memaksa ibu hamil masuk kantor ketika PPKM Darurat. Perusahaan menyebut perempuan yang tengah hamil delapan bulan itu datang ke kantor untuk mengurus cuti ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran melakukan sidak.
"Kita memang orang yang hamil yang hari ini masuk satu orang. Tetapi dia sedang hamil 8 bulan dan itu hanya mengurus kebutuhan dia untuk cuti. Dia itu (ke kantor) bukan bekerja," kata Yuliarti.
Yuliarti mengatakan pihaknya tak melanggar aturan PPKM Darurat. Ia berani menjamin hal itu karena memiliki data yang menurutnya bisa dicek termasuk untuk ibu hamil.
"Di kita ada ketentuan internal bahwa orang hamil itu tidak boleh masuk, itu ada dan bisa di-check saya ada berkas pendukungnya," ujar Yulia.