Kecam Aksi TNI Jaga Rumah Jampidsus, YLBHI: Sangat Bahaya Adu Kuat Aparat

YLBHI menyatakan, sejak awal mereka menolak pelibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan karena dinilai membuka ruang bagi militer untuk masuk ke ranah sipil, penegakan hukum, dan sistem peradilan yang berada di luar mandat konstitusionalnya.

YLBHI juga menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh terseret dalam konflik politik maupun pertarungan kewenangan antarlembaga, karena hal itu dapat mengancam fondasi hukum negara.

"Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi arena adu kuat antar-aparat. Jika penyidikan tindak pidana harus berhadapan dengan pengerahan prajurit, penjagaan militer, atau kedatangan kelompok yang diduga berasal dari unsur militer ke kantor kepolisian, maka yang sedang terancam bukan hanya satu perkara, melainkan fondasi negara hukum itu sendiri," tulis YLBHI.

YLBHI menambahkan, TNI merupakan alat pertahanan negara, sehingga tidak semestinya dilibatkan dalam penegakan hukum sipil, termasuk sebagai pengamanan pejabat sipil atau proses penyidikan. 

"TNI adalah alat pertahanan negara, bukan alat pengamanan pejabat sipil, bukan pengawal pribadi pejabat kejaksaan, bukan alat tekanan terhadap penyidik, dan bukan instrumen untuk mengambil saksi atau tahanan dari proses hukum yang sedang berjalan," lanjut YLBHI.

Organisasi itu menilai, setiap bentuk keterlibatan militer dalam perkara pidana sipil berpotensi menimbulkan intimidasi, menghambat proses hukum (obstruction of justice), serta menjadi bentuk intervensi terhadap sistem peradilan pidana. 

YLBHI menilai, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahaya nyata dari berlakunya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa. Lebih lanjut, YLBHI menjelaskan, sejak awal YLBHI telah memberi peringatan bahwa aturan tersebut inkonstitusional karena membuka ruang TNI untuk terlibat dalam perlindungan jaksa yang seharusnya bukan tugas TNI. 

"Situasi ini sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum Indonesia karena menciptakan preseden bahwa proses hukum tidak dapat menyentuh pejabat negara, sekaligus penegakan hukum dapat diganggu, ditekan, atau dibayang-bayangi oleh kekuatan bersenjata," lanjut YLBHI.

Menurut YLBHI, kehadiran prajurit TNI atau kelompok yang diduga berasal dari unsur militer di sekitar proses penyidikan, meski tanpa tindakan kekerasan, sudah cukup menimbulkan efek intimidatif terhadap penyidik, saksi, korban, media, dan masyarakat. 

“Tindakan tersebut termasuk menghalangi penegakan hukum yang merupakan bentuk kejahatan serius. Tanpa terkecuali juga mengaburkan proses penemuan barang bukti yang diperoleh selama proses penegakan hukum yang berujung pada impunitas,” tambah YLBHI.

YLBHI mengingatkan bahwa Reformasi 1998 telah menegaskan pemisahan fungsi TNI dan Polri serta mengakhiri dwifungsi militer. Menurut YLBHI, militer tidak boleh kembali menjadi aktor dalam penegakan hukum karena berpotensi menggerus supremasi sipil. 

"Penegakan hukum harus bekerja berdasarkan hukum acara, bukti, akuntabilitas, dan kontrol publik, bukan berdasarkan tekanan komando, loyalitas korps, atau relasi kuasa antarlembaga," tegas YLBHI. 

YLBHI menilai, hadirnya militer untuk menjaga rumah Jampidsus dan penggerudukan Polda Metro Jaya oleh militer adalah tindakan yang menggerus supremasi sipil. 

“Kehadiran militer dalam penjagaan rumah Jampidsus dan penggerudukan Polda Metro Jaya oleh militer merupakan tindakan yang menggerus supremasi sipil sebagaimana mandat reformasi 1998,” tegas YLBHI.

Atas dasar itu, YLBHI mendesak.

1. Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas kekacauan hukum yang terjadi dan segera mencabut Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa yang membuka jalan penyimpangan konstitusi terkait peran pertahanan TNI dan intervensi militer dalam penegakan hukum.

2. Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan Panglima TNI untuk tidak melakukan intervensi dalam penegakan hukum maupun berbagai program pemerintah yang menyimpangi mandat konstitusional TNI sebagai alat pertahanan.

3. DPR RI khususnya Komisi I dan III untuk tidak diam saja, segera lakukan evaluasi terkait dengan kebijakan Presiden yang melibatkan militer dalam berbagai program pemerintah termasuk praktik inkonstitusional TNI dalam pengamanan jaksa yang membuka lebar ruang intervensi penegakan hukum serta memanggil secara terbuka Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri atas penggerudukan Polda Metro Jaya.

4. DPR RI untuk menghentikan praktik remiliterisasi pemerintahan Presiden Prabowo di berbagai sektor yang bertentangan dengan konstitusi khususnya mandat reformasi TNI.

5. DPR RI memulihkan independensi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara sehingga KPK kembali berfungsi sebagai lembaga anti korupsi yang bertaji dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi seperti awal pendiriannya dengan tetap menghormati standar hak asasi manusia serta mendorong Polri untuk mengusut tuntas tanpa tebang pilih dalam kasus ini disertai prinsip transparan dan akuntabel.

6. Publik untuk terus bersuara menolak kembalinya intervensi TNI di berbagai sektor (multifungsi TNI) termasuk penegakan hukum yang akan menghancurkan tatanan demokrasi dan negara hukum serta membahayakan kepentingan umum.