Kejari Ingatkan KPU Depok Tidak Mark Up Anggaran Pilkada 2024

Dera menuturkan, Kejari Kota Depok telah memberikan sosialisasi kepada KPU sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan anggaran pilkada. Sosialisasi diberikan sebagai warning dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran.

“Kami berikan apa saja yang menjadi potensi dalam pengelolaan dana pilkada,” tutur Dera.

Terdapat sejumlah modus yang dapat berpotensi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran pilkada. Pemetaan modus penyimpangan penggunaan anggaran diharapkan mampu mencegah potensi tindak pidana korupsi.

“Penyusunan anggaran agar sesuai ketentuan dan tidak dilakukan mark up, kami sudah ingatkan itu kepada KPU Depok,” ucap Dera.

Kejari Kota Depok mencontohkan, potensi tindak pidana korupsi bisa terjadi pada saat pembayaran honor. Kejari Kota Depok meminta KPU selalu transparan terhadap pembayaran honor, sehingga tidak menimbulkan potensi korupsi.

“Pembayaran honor itu dapat dilakukan secara transparan, dengan begitu dapat mencegah adanya pemotongan-pemotongan,” terang Dera.

Kejari Kota Depok menyakini, KPU Depok dapat mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan. Hal itu diperkuat setelah pemberian sosialisasi yang dilakukan Kejari kepada KPU, yang sebelumnya Sekjen KPU RI telah bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen, terhadap dukungan intelijen dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

“Ini merupakan wujud komitmen serius dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga integritas transparansi selama proses pilkada, khususnya di Kota Depok,” jelas Dera.