Kemen PPPA Dorong Keterwakilan Perempuan hingga Tingkat Desa

09 Jun 2023, 07:00 WIB

Ilustrasi petugas perangkat desa menutup pintu tempat karantina khusus bagi pemudik di Desa Jepangpakis, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (5/5/2021). (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Jakarta, IDN Times - Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) terus menunjukkan peningkatan positif. Melalui program ini, desa/kelurahan diharapkan mampu mencapai 10 indikator, termasuk peningkatan angka keterwakilan perempuan.

“Indikator kelima ini capaiannya cukup signifikan karena pembangunan pemberdayaan perempuan kuncinya ada di indikator ini. Di sinilah kita mendorong para perempuan untuk bersuara," ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny Rosalin, dalam keterangan resminya, Kamis (8/6/2023).

1. Perempuan memiliki wadah untuk bersuara

ilustrasi perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)

Lenny mengatakan, buah dari program ini juga, perempuan hingga ke tingkat desa/kelurahan jadi memiliki wadah untuk bersuara. Nantinya, perempuan juga bisa terlibat dalam acara-acara Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.

"Apabila biasanya perempuan tidak memiliki wadah untuk bersuara, sekarang kita berupaya untuk membuat mereka terlibat ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,” kata Lenny.

2. Perempuan sudah banyak terlibat di lembaga desa

Para perempuan di Desa Kemadang bersiap mengikuti rapat kegiatan desa (IDN Times/Sunariyah)

Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada Maret 2023, perempuan sudah mulai terlibat dalam organisasi/lembaga di desa. Rinciannya, yaitu pemerintah desa sebanyak 38,6 persen, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 28,45 persen, Lembaga Kemasyarakatan Desa 55,55 persen, Lembaga Adat 46,1 persen, dan Badan Usaha Milik Desa 33,69 persen.

“Meskipun angkanya belum tinggi, tetapi untuk menjadi ke sini bukan pekerjaan mudah karena perempuan harus memiliki kapasitas. Kemen PPPA membuat pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan di pedesaan,” tutur Lenny.

3. Keterwakilan perempuan berperan aktif dalam pembangunan desa

Ilustrasi Kantor Desa Labangka Kecamatan Babulu salah satu desa penerima ADD dan DD (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Sementara itu, Kepala Desa Songka Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Erny Damayanti, menyebut, keterwakilan perempuan berperan aktif bagi pembangunan di desa. Pada 2022, Desa Songka menyelenggarakan berbagai kegiatan guna mendukung tercapainya 10 indikator D/KRPPA. Mulai dari kegiatan pelatihan, sosialisasi hingga pertemuan dengan Forum Anak.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Tuti Widiastuti, menceritakan adanya keinginan kuat para perempuan untuk menyuarakan ide guna menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak, salah satunya adalah pembangunan poliklinik desa yang diusulkan oleh bidan setempat.