Suriah Pertimbangkan Gabung Pakta Mekkah Bentukan Saudi-Turki
- Suriah mempertimbangkan bergabung dengan aliansi pertahanan Mekkah yang melibatkan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, menurut Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani di Manama Dialogue 2026.
- Damaskus mendorong sistem penangkalan dan pertahanan bersama regional, sementara Pakta Mekkah menganggap serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
- Wacana tersebut muncul saat Suriah menghadapi pendudukan zona penyangga dan lebih dari 1.000 serangan Israel sejak perubahan kekuasaan pada Desember 2024.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Suriah sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi pertahanan Mekkah yang mengikat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, menyampaikan rencana tersebut dalam sesi keamanan regional pada konferensi Manama Dialogue 2026 di Manama, Bahrain, Sabtu (31/10/2026). Wacana ini mengemuka di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Arab Saudi, yang saat ini gencar menghadapi serangan kelompok Houthi asal Yaman, merupakan pendukung utama pemerintahan baru Suriah pimpinan Presiden Ahmed al-Sharaa. Pemerintahan di Damaskus tersebut mulai berkuasa setelah tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024. Bergabungnya Suriah berpotensi memperluas jangkauan aliansi pertahanan regional tersebut.
1. Suriah soroti pentingnya sistem pertahanan bersama di kawasan
Presiden interim Suriah, Ahmed al-Sharaa dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. (Presidency of the Syrian Arab Republic, Public domain, via Wikimedia Commons) Dalam forum di Bahrain tersebut, Shaibani menegaskan bahwa Damaskus merupakan bagian penting dari arsitektur keamanan kawasan. Pemerintah Suriah berkomitmen mendukung segala bentuk kerangka kerja sama yang bertujuan menjaga stabilitas regional. Ia juga menyerukan semua pihak agar menghormati persatuan dan kedaulatan setiap negara.
"Diskusi saat ini sedang berlangsung untuk mengevaluasi masuknya Suriah ke dalam aliansi Makkah," ujar Shaibani, dilansir The Times of Israel.
Menurut kantor berita pemerintah Suriah (SANA), Shaibani menilai kawasan Timur Tengah kini sangat membutuhkan pengembangan sistem penangkalan dan pertahanan bersama. Dalam kesempatan yang sama, ia turut menegaskan kembali dukungan Suriah bagi pemerintah Yaman untuk memulihkan kedaulatan serta stabilitas di seluruh wilayah negara tersebut.
2. Pakta Makkah langsung diuji ancaman dari Houthi
pasukan Houthi di Kota Sanaa, Yaman. (Public domain, via Wikimedia Commons) Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah ditandatangani oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di kota suci Makkah pada Agustus lalu. Pakta ini menetapkan bahwa serangan terhadap satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Kesepakatan ini kerap disamakan dengan aliansi keamanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang mengikat Amerika Serikat (AS), Kanada, dan 30 negara Eropa.
Melalui perjanjian ini, Pakistan dan Turki telah menjanjikan dukungan militer bagi Riyadh untuk menghadapi peningkatan serangan dari kelompok Houthi yang didukung Iran. Meski begitu, pemerintah di Islamabad maupun Ankara hingga kini belum mengumumkan serangan balasan apa pun terhadap Houthi. Pejabat pemerintah Turki, yang saat ini masih memproses ratifikasi pakta tersebut, menyatakan bahwa bantuan militer untuk Riyadh di masa depan tidak mencakup pengiriman pasukan darat ke Yaman atau serangan langsung ke Houthi.
Di sisi lain, Arab Saudi terus menggalang dukungan internasional guna membendung rentetan serangan Houthi. Bulan ini, serangan besar kelompok tersebut sempat memaksa penutupan bandara internasional di Riyadh selama dua pekan. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang bertempur di Yaman juga mengklaim telah mencegat pesawat nirawak (drone) Houthi di atas wilayah Makkah dan Madinah pada Jumat, meski kelompok itu membantah melakukannya.
3. Wacana bergabungnya Suriah muncul di tengah serangan Israel
tentara Suriah menjaga pos keamanan (U.S. Army photo by Staff Sgt. Fred Brown, Public domain, via Wikimedia Commons) Pertimbangan Damaskus untuk mencari payung pertahanan baru tidak lepas dari ancaman keamanan di dalam negeri pasca-kejatuhan rezim Assad. Sejak pergantian kekuasaan pada Desember 2024, militer Israel langsung menduduki zona penyangga Suriah yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Penarikan Pasukan pada 1974.
Tidak hanya menduduki kawasan tersebut, pasukan Israel juga mendirikan sejumlah pos militer baru di dalam maupun di luar area zona penyangga. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam langkah sepihak Israel itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian tahun 1974.
Selain pendudukan wilayah, gempuran militer terus menyasar berbagai titik di negara tersebut. Shaibani mengungkapkan bahwa Israel telah melancarkan lebih dari 1.000 serangan ke wilayah Suriah dalam kurun waktu kurang dari dua tahun terakhir. Rentetan serangan itu dilaporkan telah menewaskan puluhan warga di Suriah.
