Kemendagri Terus Genjot Pembangunan Kantor Pemerintahan 4 DOB Papua

26 Jan 2025, 06:29 WIB

Lia Hutasoit

Wamendagri Ribka Haluk saat meninjau pelayanan transportasi di Papua. (Dok. Humas Kemendagri)

Intinya sih...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
Pembangunan infrastruktur termasuk kantor gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sesuai amanat undang-undang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua.

Keempat DOB tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengatakan, pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan tersebut. Terutama yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saat ini kami masih terus lakukan koordinasi dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (25/1/2025).

1. Infrastruktur yang perlu dibangun mulai dari kantor gubernur hingga MRP

Wamendagri Ribka Haluk saat meninjau layanan transportasi di Papua. (Dok. Humas Kemendagri)

Ada beberapa infrastruktur yang perlu dibangun. Infrastruktur tersebut meliputi kantor gubernur, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).

Pembangunan ini sangat penting karena merupakan amanat dari undang-undang terkait pembentukan empat DOB di wilayah Papua.

2. Pj Gubernur DOB Papua proaktif mendukung percepatan pembangunan

Cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka, bertemu dengan tokoh adat Papua di Kampung Sere, Jayapura, Papua, Jumat (26/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

Ribka berharap agar para penjabat (Pj) Gubernur di masing-masing DOB Papua proaktif mendukung percepatan pembangunan ini.

Terutama pembangunan yang menjadi tanggung jawab daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sehingga progres pembangunan di empat daerah DOB ini bisa segera dituntaskan atau dikerjakan,” kata dia.

3. Jadwalkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto (dok. Kemendagri)

Ribka mengatakan, dirinya bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Restuardy Daud terus mengawal percepatan pembangunan tersebut.

Koordinasi dengan Kementerian PU telah dilakukan pada Jumat (24/1/2025) dan diterima langsung oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU.

Selain itu, Kemendagri juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di empat DOB Papua.