Kemenhut Gencarkan Pembiayaan Inovatif di London Climate Action Week

Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia menilai bahwa konservasi harus mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

“Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menhut.

Dalam forum tersebut, Menhut memperkenalkan pembentukan Presidential Task Force for Innovative Financing for National Parks, sebuah platform strategis yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Satuan Tugas tersebut juga mendukung upaya Indonesia dalam menjaga bentang alam hutan yang penting, mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan ekosistem, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menhut menegaskan, keberhasilan konservasi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

“Pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang telah terbangun selama berabad-abad antara masyarakat dengan alam merupakan modal yang sangat berharga untuk mewujudkan keberhasilan konservasi jangka panjang,” kata dia.

Untuk mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Indonesia juga memperkenalkan inisiatif ‘One Species, One Company’, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Di sisi kelembagaan, Pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.

“Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk tiga belas taman nasional prioritas di Indonesia,” ujar Menhut.

“Prospektus tersebut dirancang untuk menunjukkan nilai nyata kawasan konservasi melalui jasa ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pariwisata berkelanjutan, perlindungan daerah aliran sungai, serta pembangunan masyarakat,” lanjutnya.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menerjemahkan hasil-hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Menutup sambutannya, Menteri Kehutanan mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi dalam menutup kesenjangan pendanaan konservasi dunia yang masih sangat besar.

“Tidak ada satu negara pun yang mampu menutup kesenjangan pembiayaan alam global sendirian. Diperlukan aksi kolektif, kemitraan inovatif, dan tanggung jawab bersama. Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” kata Menhut.

“Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan solusi pembiayaan alam global dengan menawarkan kekayaan sumber daya alam kelas dunia, inovasi kebijakan, serta komitmen kuat terhadap hasil-hasil konservasi yang terukur,” imbuhnya.