Kemenhut Segel Kayu Ilegal dan Alat Berat di Kalimantan Tengah

Raja Antoni menjelaskan, setelah pihaknya menemukan kayu-kayu tersebut, jajaran Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan lantas memanggil kepala desa setempat untuk meminta keterangan terkait kepemilikan kayu tersebut.

“Karena terdapat dugaan pelanggaran, lokasi tumpukan kayu tersebut langsung dipasangi garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan untuk mengamankan lokasi dan kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Raja Antoni.

Menhut kemudian berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Tengah serta aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan dugaan pelanggaran dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Perjalanan kemudian dilanjutkan. Namun, di tengah perjalanan Menhut kembali menemukan dua truk dengan muatan yang ditutup terpal. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan muatan kayu yang juga diduga ilegal.

“Kayu tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengecekan dokumen terkait asal-usul dan legalitas pengangkutannya,” ujar dia.

Tidak berhenti di situ, Menhut kembali menghentikan perjalanan setelah menemukan alat berat berupa ekskavator yang berada di area kawasan hutan. Menhut bersama jajaran kemudian melakukan pengecekan terhadap keberadaan alat berat tersebut, alat berat selanjutnya disegel untuk kepentingan pemeriksaan dan penindakan lebih lanjut.

“Di pinggir jalan juga kita lihat tadi ada pabrik kayu yang kemungkinan besar juga kayunya pasti. Dia punya izin untuk melakukan pengolahan kayu, tapi apakah kayu-kayunya benar itu dari kayu-kayu bersumber dari proses yang legal? Jadi saya mohon ya paling tidak untuk hari ini, ya, apa yang kita temukan tadi di jalan itu, ditindaklanjuti,” ujar Menhut Raja Antoni kepada jajaran Gakkum dan Polhut.

Menhut menegaskan penegakan hukum kehutanan harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh untuk menjaga kawasan hutan dari aktivitas ilegal.

“Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus diperkuat agar setiap dugaan pelanggaran dapat diproses sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar dia.