Kemenlu Janjikan Tempat Tinggal untuk Pegawai RI di Luar Negeri

Menanggapi hal itu, Cecep menerangkan selama ini tunjangan sewa rumah (TSR) terakomodir dalam komponen belanja pegawai. Atas inisiatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ia mengatakan, Kemenlu ke depannya akan memindahkan alokasi anggaran di bawah belanja barang.
 
“Komponen untuk tunjangan sewa rumah, nantinya disarankan jadi belanja barang dalam bentuk fasilitas sewa rumah yang disediakan pemerintah,” ujar Cecep yang merupakan mantan Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu tersebut.

Sejalan dengan inisatif Kemenkeu, Kemenlu juga sedang melakukan kajian tentang nilai tunjangan penghidupan di luar negeri. Tunjangan itu akan dikorelasikan dengan fasilitas tempat tinggal yang sesuai dengan harga pasar.
 
“Selama ini TSR dikaitkan dengan angka tunjangan penghidupan luar negeri, 20 persen dari (total) tunjangan yang diterima, tidak melihat market value dari harga sewa rumah. Sehingga sulit untuk mengejar pertumbuhan nilai sewa dari properti, karena gaji atau tunjangan belum tentu naik setiap tahun,” jelas dia.

Terakhir, Cecep mengatakan, saat ini Kemenlu sedang menjajaki izin prakarsa untuk menyusun Peraturan Presiden terkait hak keuangan pegawai pemerintah RI yang bekerja di kantor pemerintahan di luar negeri.
 
“Mudah-mudahan, kalau sudah diluncurkan, kita memiliki dasar hukum yang lebih kuat terkait hak-hak keuangan daripada pegawai setempat yang ada di perwakilan kita di luar negeri.” Tutup Cecep.