Kemenperin Diminta Pantau Izin Perusahaan yang Beroperasi saat PSBB

Andri juga merasa perlu ada pengawasan yang disertai dengan sanksi pada perusahaan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja padahal telah diberikan IOMKI.

“Kemenperin jangan hanya keluarkan IOMKI saja, tapi juga punya peran dalam mengawasi protokol COVID-19 terhadap perusahaan yang diberikan IOMKI, termasuk di dalamnya beri sanksi apabila pemberian IOMKI-nya itu enggak dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19,” ujarnya.

Pengawasan yang dilakukan juga harus dilakukan tidak hanya oleh Kemenperin saja. Menurut dia, perlu ada melibatkan dari Dinas Perindustrian DKI Jakarta jika ada perusahaan yang ingin mendapatkan IOMKI saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti ini.

“Informasi dari Dinas Perindustrian tidak dilibatkan," katanya.

Andri juga menjelaskan bahwa tidak ada survei untuk memberikan IOMKI, karena pemberian IOMKI berdasarkan kepada sistem online. Maka dari itu, sebenarnya survei sangat diperlukan untuk tau urgensi suatu perusahaan ingin tetap beroperasi selama PSBB.

“Jadi harus di-survei, kalau gak survei, kan bisa-bisanya pengusaha mengatakan A atau mengatakan B, mengatakan C. Itulah yang kita sayangkan. Sehingga banyak perusahaan yang sebenarnya penting, tetapi dengan situasi saat ini, tidak dibutuhkan,” kata dia.

Dia juga mengatakan bahwa Kemenperin terus mengeluarkan IOMKI pada perusahaan yang tidak dikecualikan pemerintah provinsi DKI Jakarta selama PSBB. Andri mengatakan ada sekitar 900 perusahaan yang masih beroperasi karena mendapat izin.

“Makanya, kami melakukan pengawasan kepada perusahaan besar, sehingga memberikan kesan atau pesan untuk perusahaan-perusahaan lain, perusahaan besar saja ditertibin apalagi yang kecil. Kami gak bisa jangkau semuanya, tahu gak jumlah IOMKI yang dikeluarkan? Hampir 900," ujarnya.