Kemhan: 155 Markas Yon TP Sudah Dibangun, Target 750 Berdiri pada 2029

19 Jun 2026, 07:00 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add as Preferred source

Kemhan: 155 Markas Yon TP Sudah Dibangun, Target 750 Berdiri pada 2029

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ketika berkunjung ke Yonif TP 808/MM Papua Barat. (www.instagram.com/@sjafrie.sjamsoeddin)

Intinya Sih

Gini Kak

Kementerian Pertahanan telah membangun 155 markas Yon Teritorial Pembangunan hingga pertengahan 2026 dan menargetkan total 750 markas berdiri di seluruh Indonesia pada tahun 2029.
Pembangunan markas batalyon TP menuai penolakan warga di beberapa daerah seperti Jember, Bulukumba, dan Luwu Timur karena dianggap mengancam lahan produktif serta mata pencaharian masyarakat.
Penolakan warga juga dipicu trauma masa lalu terhadap peran militer di era Orde Baru, ketika TNI masih berperan ganda dalam urusan pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tentara lagi bikin banyak markas baru di banyak daerah. Sekarang sudah ada seratus lima puluh lima, nanti mau jadi tujuh ratus lima puluh tahun dua ribu dua puluh sembilan. Tentara ini jaga negara dan bantu bangun tempat orang. Tapi ada orang yang sedih karena tanah mereka dipakai buat markas, jadi mereka takut dan marah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan mengungkap, hingga pertengahan Mei 2026 sudah ada 155 markas Yon Teritorial Pembangunan (TP) di seluruh Indonesia. Mereka akan mengebut pembangunan tersebut hingga mencapai 750 pada 2029. Yonif TP adalah satuan baru TNI AD yang memiliki fungsi ganda yakni sebagai pasukan tempur dan motor penggerak pembangunan nasional.

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, Marsekal Muda TNI Haris Haryanto mengatakan, tujuan dibentuknya Yon TP hingga di wilayah kabupaten demi memastikan keselamatan bangsa dari ancaman perang. Sebab, dalam pandangan Haris, ancaman perang kini tak sekedar konvensional lagi.

"Peperangan yang ada sekarang tidak lagi konvensional. Tentu mencakup berbagai isu yang berkembang terkait pertahanan, mitigasi bencana maupun stabilisasi," ujar Haris di kantor Kemhan, Jakarta Pusat pada Kamis (18/6/2026).

"Kehadiran Yon TP tidak akan lepas dari peran kita untuk menjaga keutuhan wilayah dan kemaslahatan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Berdasarkan data dari Kemhan, pembangunan Yon TP sudah dimulai sejak 2024. Ketika itu ada lima markas Yon TP yang dibangun. Lalu, pada 2025 sudah ada 100 Yon TP.

Sedangkan, hingga pertengahan 2026 sudah ada 50 Yon TP. Kemhan pun berharap hingga akhir 2026, sudah ada 150 Yon TP yang berhasil dibentuk.

1. Menhan pernah klaim keberadaan batalyon TP kurangi tindak kriminalitas

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin saat menyapa wartawan di acara Retret PWI di Retret Bela Negara yang digelar di Pusat Kompetensi Bela Negara, Rumpin, Bogor, Sabtu (31/1/2026). IDN Times/ Linna Susanti.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin pernah menyampaikan seluruh kabupaten di Pulau Jawa akan dikawal oleh satu batalyon teritorial pembangunan mulai 2026. Artinya pada harus ada minimal 85 batalyon teritorial pembangunan sepanjang tahun ini.

Bahkan, purnawirawan jenderal itu mengeklaim keberadaan batalyon teritorial pembangunan ikut menurunkan jumlah kriminalitas. Sebab, prajurit yang bertugas melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan, baik itu kendaraan listrik maupun kendaraan non-listrik.

"Kami targetkan setiap tahun 150 batalyon (dibangun) untuk memenuhi 514 Kabupaten. Inshaallah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan," ujar Sjarie ketika rapat dengan komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Mei 2026.

Ia juga berharap keberadaan TNI di daerah mampu membangun sistem keamanan lingkungan (Siskamling), yang sudah menurun aktivitasnya.

"Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Kriminal begal di situ sekarang menjadi plus sekian persen. Sekarang sudah hilang kriminalnya," tutur dia.

IDN Times sempat menanyakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu batalyon teritorial pembangunan (BTP). Namun, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, Marsekal Muda TNI Haris Haryanto mengaku tak memiliki datanya.

2. Pembangunan markas batalyon TP menuai penolakan dari warga sekitar

Ilustrasi prajurit TNI (instagram.com/puspentni)

Sementara, massifnya pembangunan markas batalyon pembangunan membutuhkan lahan dalam jumlah besar. Tidak jarang lahan yang hendak dibangun statusnya masih belum jelas di mata hukum. Itu sebabnya masih terdapat penolakan dari warga terkait pembangunan markas batalyon TP.

Salah satu penolakan itu disampaikan oleh gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut) di daerah Silo,Jember. Dikutip dari unggahan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jember, pembangunan Yon TP di Desa Silo akan dilakukan di area seluas 55,12 hektare. Namun, dari total luas lahan itu, sekitar 17,12 hektare merupakan lahan kopi produktif yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.

Sisa 38 hektare lahannya ditanami warga dengan berbagai komoditas pertanian mulai dari kopi, pepaya, jagung hingga tembakau. Sehingga, bila area hutan itu dibabat maka mereka akan kehilangan mata pencarian.

Penolakan terhadap pembangunan markas batalyon militer tidak cuma muncul di Desa Silo, Jember. Di Desa Anrang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, warga menentang pendirian batalyon tentara dengan alasan serupa. Pembangunan batalyon tentara akan menghilangkan tempat mereka menggantungkan nasib.

Masih di Sulawesi Selatan, rencana pendirian markas batalyon TNI Angkatan Darat (TNI AD) ditolak para petani yang tinggal di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Petani beranggapan dengan keberadaan markas batalyon itu, masa depan mereka berpeluang tergusur. Area markas batalyon mencakup dua desa yakni Mahalona dan Rante Angin.

Spanduk yang menyatakan pembangunan markas batalyon akan dilangsungkan sempat terpasang. Masyarakat buru-buru menurunkannya karena "tidak diberitahu sejak awal."

"Tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan akan dibangun markas batalyon TNI. Warga menolak itu. Kami sudah menyampaikan ke bupati. Katanya (tanah) milik pemerintah daerah, bukan tanah masyarakat," ujar perwakilan warga, Muhammad Risal.

3. Warga masih trauma dengan keberadaan TNI dari era Orde Baru

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika berkunjung ke Yonif Teritorial Pembangunan 805/KSW di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Sementara, dalam pandangan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Kahar Muamalsyah, penolakan warga terhadap pembangunan batalyon TNI tidak semata-mata karena memicu terjadinya konflik agraria. Tetapi, juga didorong rasa trauma ketika TNI masih mengenakan jubah ABRI di era Orde Baru. Saat itu, ABRI bertugas menjaga pertahanan dan keamanan.

"Penolakan itu terjadi karena pada faktanya mereka juga merasa ketakutan dan bisa saja terjadi potensi-potensi konflik," ujar Kahar ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Kamis (18/6/2026).

Pada masa Orde Baru, tentara juga mengantisipasi ancaman pertahanan di dalam negeri karena di masa lalu rentan terjadi upaya pemberontakan. Sehingga, negara menganggap perlu untuk mengawasi rakyatnya sendiri.

"Padahal, bila diibaratkan garis perbatasan, maka TNI fokus pada ancaman dari luar. Sedangkan, kepolisian fokus menghadap ke dalam. Sementara, dulu bercampur. Maka dinamakan Panglima ABRI," tutur dia.

Ketika Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid menjabat, institusi kepolisian dan militer dipisah. Militer fokus mengurus pertahanan dan perang. Sedangkan, polisi fokus menjaga keamanan.

Kahar mengaku heran dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menghidupkan dan memperluas batalyon teritorial pembangunan. Padahal, pemerintah bisa memperkuat fungsi kepolisian untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.

"Jadi, bukan tugas (kepolisian) diambil alih oleh TNI. Maka, menjadi gak masuk akal bila TNI yang juga menyediakan rasa aman," tutur dia.