Menhan: Seluruh Kabupaten di Jawa Dikawal Batalyon TP Mulai Tahun Ini
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan seluruh kabupaten di Jawa dikawal satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan pada 2026 untuk memperkuat keamanan wilayah.
- Batalyon ini akan melakukan patroli rutin dengan kendaraan buatan industri pertahanan guna menekan angka kriminalitas, termasuk aksi begal, serta menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan.
- Selain menjaga keamanan, keberadaan batalyon diharapkan mendorong ekonomi lokal melalui perputaran gaji prajurit dan kontribusi sosial seperti donor darah rutin.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal satu batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan pada tahun 2026.
Dia berharap, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan mampu membantu menekan angka kriminal di masyarakat terutama aksi begal. Sebab, nanti prajurit bertugas untuk melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan, baik itu kendaraan listrik maupun kendaraan non-listrik.
"Kita targetkan setiap tahun 150 batalyon untuk memenuhi 514 Kabupaten. Inshaallah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan," kata Menhan, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menhan juga berharap keberadaan TNI di daerah mampu membangun sistem keamanan lingkungan (Siskamling), yang sudah menurun aktivitasnya.
"Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang, sudah di atas 50 persen," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di sektor UKM. Menhan juga mengatakan, keberadaan batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan ditujukan untuk membantu akses kesehatan, yakni satu prajurit rela untuk donor darah tiga kali setahun.
"Contoh gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp6 juta satu orang. Kalau dia seribu orang dalam satu batalyon dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti dia Rp1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM," tuturnya.
