Kemkomdigi Akui Batasi Akses ke Wikipedia karena Belum Daftar PSE

28 Feb 2026, 03:00 WIB

Santi Dewi

Kemkomdigi Akui Batasi Akses ke Wikipedia karena Belum Daftar PSE

Ilustrasi logo Wikipedia. (Tangkapan layar situs resmi Wikipedia)

Intinya Sih

Kemkomdigi membatasi akses login ke subdomain auth.wikimedia.org sejak 25 Februari 2026 karena Wikimedia Foundation belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai aturan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.
Pembatasan hanya berlaku pada fitur autentikasi, sementara konten utama Wikipedia tetap bisa diakses; normalisasi akan dilakukan setelah Wikimedia menyelesaikan proses pendaftaran PSE.
Koalisi Damai mengkritik langkah Kemkomdigi sebagai tidak proporsional, menilai pemblokiran merugikan publik dan pendidikan, serta mendesak pemerintah menghentikan praktik penyensoran digital yang tidak transparan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengakui telah melakukan pembatasan akses terhadap fitur login pada subdomain auth.wikimedia.org sejak Rabu, 25 Februari 2026. Hal itu lantaran Wikimedia Foundation, organisasi yang memayungi Wikipedia, belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mengatakan kewajiban pendaftaran PSE lingkup privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Dalam aturan itu tertulis setiap penyelenggara sistem elektronik, baik domestik maupun asing, yang layanannya tersedia dan atau digunakan di wilayah Indonesia, wajib melakukan pendaftaran ke Kemkomdigi.

Notifikasi resmi, kata Alexander, telah disampaikan kepada Wikimedia Foundation sejak November 2025. Bahkan, sudah disertai perpanjangan waktu dua kali hingga 20 Januari 2026.

"Hingga pembatasan dilakukan pada 25 Februari 2026, kewajiban pendaftaran tersebut belum dipenuhi," ujar Alexander dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

"Pendaftaran PSE merupakan instrumen tata kelola untuk memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggara layanan digital yang beroperasi di Indonesia," imbuhnya.

1. Pembatasan akses ke Wikimedia berlaku pada fitur autentikasi

ilustrasi blokir (freepik.com/roman)

Alexander menjelaskan pembatasan terhadap situs Wikimedia hanya berlaku pada fitur autentikasi, sehingga pengguna tidak dapat melakukan login atau pembuatan akun baru.

"Akses terhadap laman utama wikimedia.org dan seluruh konten informasi tetap tersedia," kata pejabat publik dengan latar dari kepolisian itu.

Alexander menyebut normalisasi akses dapat dilakukan setelah Wikimedia menyampaikan komitmen dan menyelesaikan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai tata cara pendaftaran tersedia melalui laman resmi https://pse.komdigi.go.id.

Alexander menegaskan kewajiban itu merupakan upaya penegakan kewajiban administratif yang berlaku bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik, tanpa membedakan bentuk badan hukum, model bisnis, maupun status nirlaba.

"Kemkomdigi akan terus melakukan pengawasan secara profesional dan proporsional guna menjaga kepastian hukum serta perlindungan masyarakat dalam ekosistem digital nasional," tutur dia.

2. Pembatasan akses ke Wikimedia dikritik masyarakat sipil

Kemkomdigi dan MyRepublic Berikan Internet Gratis ke Sekolah Terdampak Banjir di Sumut (dok. Kemkomdigi)

Sementara, langkah Kemkomdigi dengan membatasi akses terhadap Wikimedia dikritik keras oleh sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Damai (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia).

Mereka menilai langkah pemblokiran halaman login Wikipedia.org oleh pemerintah sebagai tindakan yang tidak proporsional, dan berpotensi merugikan kepentingan publik.

"Pemblokiran ini menghambat para editor dalam melakukan kurasi dan pengawasan terhadap akurasi informasi di Wikipedia.org," ujar koalisi, dalam keterangan tertulis yang dikutip hari ini.

Dampak signifikan juga akan dialami dunia pendidikan Indonesia, karena potensi penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi lebih sulit dikoreksi tanpa keterlibatan aktif para editor yang terverifikasi.

"Pemblokiran akses login terhadap platform pengetahuan terbujka bertentangan dengan komitmen global untuk menjaga integritas informasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi," kata koalisi.

3. Koalisi sipil minta Kemkomdigi hentikan praktik pemblokiran situs

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah meluncurkan kanal informasi terpadu Mudikpedia Nataru untuk membantu masyarakat merencanakan perjalanan Natal dan Tahun Baru. (Dok/Istimewa).

Selain itu, Koalisi Damai juga mendesak agar Kemkomdigi segera membuka kembali pemblokiran login ke laman Wikipedia (auth.wikimedia.org). Mereka juga meminta pemerintah agar mengutamakan kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan tata kelola ruang digital.

"Masalah ini bersifat struktural karena adanya penyensoran yang semakin serampangan, karena didukung oleh kebijakan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE)," sebut koalisi.

Maka itu, koalisi mendesak pemerintah agar menghentikan praktik pemblokiran dan meninjau kembali seluruh sistem pemantauan konten digital yang tidak transparan, dan tak dapat dipertanggung jawabkan independensinya.

"Proses pemblokiran harus melibatkan partisipasi masyarakat sipil, pakar independen dan mekanisme banding yang adil," imbuh mereka.