Kemnaker Targetkan 8,7 Juta Pekerja Terima Bantuan Subsidi Upah 2021

05 Agu 2021, 09:35 WIB

Menaker Ida Fauziyah. (Dok. Kemnaker)

Jakarta, IDN Times -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan 8,7 juta penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 bagi pekerja/buruh senilai Rp1 juta.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, untuk mendapatkan bantuan tersebut, pekerja/buruh harus memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

"Pekerja/buruh yang memenuhi seluruh persyaratan berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan yang dibayarkan secara sekaligus satu kali transfer, sehingga total yang didapatkan penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menaker Ida di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

1. Bantuan Subsidi Upah bisa diterima pekerja dengan syarat berikut

Ilustrasi pekerja pabrik (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Adapun persyaratan yang dimaksud, yaitu WNI dibuktikan dengan NIK. Selanjutnya, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021.

Selain itu, pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Dengan ketentuan, pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh, Upah Minimum Kabupaten Karawang Rp4.798.312,00 dibulatkan menjadi Rp4.800.000.

2. Bantuan Subsidi Upah diutamakan untuk pekerja di sektor ini

Menaker Ida Fauziyah. (Dok. Kemnaker)

"Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dalam Lampiran I Permenaker Nomor 16 Tahun 2021," ucap Menaker.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa BSU tahun ini diutamakan untuk pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.