Kepala Bapenda Mundur, Wagub DKI: Hal Biasa, Ini Penyegaran Saja

02 Mar 2021, 23:10 WIB

Wagub DKI Jakarta Riza Patria di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait mundurnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari. Menurutnya pergantian jabatan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atau institusi manapun adalah hal yang wajar.

"Di Pemprov maupun institusi mana pun, yang namanya pergantian jabatan itu hal yang biasa, mutasi, rotasi, berpindah ke tempat asal dan sebagainya, ini penyegaran yang biasa saja, tidak ada masalah," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).

1. Riza berharap ada dampak positif dari hal ini

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Riza berharap ada dampak positif usai mundurnya Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari, terutama bagi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat

"Jadi, bukan kenapa diganti, tapi bagaimana pergantian memberikan dampak positif," kata Riza.

2. Mohammad Tsani Annafari sebut dia diminta mundur

(Penasihat KPK Tsani Annafari) IDN Times/Yuda Almerio

Dilansir ANTARA, Mohammad Tsani Annafari mengatakan bahwa dia mundur dari posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta karena diminta, sebab dianggap sebagai beban organisasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Saya ini jadi beban organisasi kalau tetap jadi Kepala Bapenda, sehingga lebih baik saya tidak jadi Kepala Bapenda, organisasi ini maksudnya Pemprov DKI," kata Tsani, Jumat (26/2/2021).

3. Isu terkait kemunduran Tsani mencuat usai acara FGD

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Tsani sebelumnya mengatakan, dia diminta mundur dari jabatan usai mengadakan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) tentang Transformasi Digital Pendapatan Daerah PKB dan BBNKB Provinsi DKI Jakarta 2021, yang selama ini dijalankan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pada Rabu (24/2/2021) lalu.

"Saya bikin FGD ngomongin Samsat. Kalau Samsat tidak diperbaiki, gimana? Lalu ada kuping yang panas komplain ke Pak Gubernur (Anies Baswedan)," kata dia.

Diskusi tersebut dihadiri Agus Rahardjo yang merupakan penasihat Kapolri dan Ketua KPK RI periode 2016-2020, serta Komjen (Purn) Oegroseno mantan Wakapolri selaku Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Apakah saya bisa ngatur Pak Agus enggak ngomong keras begitu? Terus kalau tidak ngomong itu kapan benarnya, masa kita rela tiap tahun keluarkan duit Rp9,8 miliar untuk Samsat buat cetak kertas yang kemudian jadi komoditi saja," ujar dia.