Kepala Sekolah Binus Serpong Diminta Terbuka soal Kasus Bullying

28 Feb 2024, 14:08 WIB

Konferensi pers terkait hasil pengawasan kasus bullying di KPAI (Dok. Humas KPAI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut pihak Binus Serpong tidak terbuka pada kelanjutan hak pendidikan anak dalam kasus perundungan (bullying) yang viral belakangan ini.

KPAI meminta Kepala Sekolah Binus School Serpong bersikap terbuka menyampaikan informasi akurat serta menerima masukan.

“Kepala Sekolah Binus School Serpong agar membuka diri dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak,” kata Anggota KPAI Klaster Anak Korban Kekerasan Fisik atau Psikis, Diyah Puspitarini dalam keterangannya, dikutip Rabu (28/2/2024).

1. Perlu kerja sama pantau aktivitas siswa

Viral Geng Tai (GT) di sekolah Binus melakukan kekerasan hingga memakan korban. (twitter.com/BosPurwa)

Diyah mengatakan, perlu memastikan kerja sama yang baik antara sekolah, orangtua atau wali murid dan dinas pendidikan. Hal itu untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas siswa di media sosial.

Langkah ini juga mencakup pemantauan terhadap keterlibatan siswa dalam kelompok-kelompok atau geng.

2. Desakan segera lakukan gelar perkara namun tak direspons positif

Ilustrasi kekerasan terhadap anak (IDN Times/Sukma Shakti)

Dia menjelaskan, pada 23 Februari 2024 KPAI hendak memastikan proses pengisian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi selesai. Kemudian mendesak agar segera dilakukan gelar perkara.

“Kemudian, KPAI bersama Itjen Kemendikbud Ristek dan Kemen PPPA menemui sekolah. Namun KPAI dan Kemen PPPA tidak mendapatkan respons yang positif dari pihak sekolah,” kata dia.

3. Sekolah tidak terbuka

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lakukan koordinasi cepat pada, Selasa (20/02/2024) terkait penanganan kasus perundungan yang terjadi di salah satu Satuan Pendidikan di Serpong (Dok. KPAI)

Dia menjelaskan, pada kedatangan kedua, KPAI hendak mengklarifikasi informasi yang diberikan dari pihak sekolah atas hak pendidikan anak. Namun upaya tersebut gagal karena ketidakterbukaan pihak sekolah.

Selanjutnya, KPAI mengadakan pertemuan dengan Kemen PPPA, DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan dan orangtua siswa. Agenda ini mendengarkan informasi dari orangtua tentang hak pendidikan anak saksi yang dihadiri perwakilan tiga orang anak saksi.

“Dalam pertemuan ini, Itjen Kemendikbud Ristek menyampaikan akan memastikan siswa yang terlibat tidak hilang hak atas pendidikan serta dapat mengikuti ujian kelas 12,” ucap Diyah.