Keracunan MBG Massal, Amnesty Nilai Negara Gagal Lindungi Siswa
- Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghentikan dan mengevaluasi MBG setelah dugaan keracunan massal menimpa siswa serta guru di Jayapura dan Semarang.
- Di Depapre, Jayapura, 150 anak dilaporkan berkeluhan usai menyantap MBG; sebelumnya 120 murid-guru di Jayapura dan 707 siswa-guru di Semarang mengalami gejala serupa.
- Amnesty mencatat lebih dari 37 ribu korban sejak Januari 2025 hingga Mei 2026, serta meminta investigasi rantai pasok dan proses hukum bagi pihak lalai.
Jakarta, IDN Times - Amnesty International Indonesia desak pemerintah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ratusan siswa dan guru di Jayapura serta Semarang diduga keracunan dalam sepekan terakhir. Amnesty menilai rentetan kasus itu menunjukkan persoalan serius dalam pelaksanaan program.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai kasus keracunan tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera menghentikan dan mengevaluasi MBG.
“Besarnya jumlah siswa yang dilaporkan keracunan MBG di Jayapura, Papua, dan di Semarang, Jawa Tengah dalam sepekan terakhir harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera menghentikan dan mengevaluasi program tersebut," ujarnya, dikutip Kamis (6/8/2026).
1. Keracunan terjadi berulang
Kasus terbaru terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, dengan 150 anak dilaporkan mengalami keluhan setelah menyantap MBG. Fasilitas kesehatan setempat disebut kewalahan menerima pasien.
Sebelumnya, 120 murid dan guru di Jayapura jatuh sakit pada 28 Juli. Di Semarang, 707 siswa dan guru juga dilaporkan mengalami gejala serupa pada 31 Juli.
2. Amnesty soroti puluhan ribu korban
Amnesty mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat lebih dari 37 ribu anak sekolah menjadi korban keracunan MBG sejak Januari 2025 hingga Mei 2026.
“Pemerintah tidak boleh lagi menggunakan pendekatan statistik dalam merespons kasus keracunan dengan membandingkannya dengan jumlah total penerima manfaat seperti yang diklaim Presiden,” kata Usman.
3. Minta investigasi rantai pasok
Amnesty minta investigasi menyeluruh rantai pasok MBG di Jayapura, Semarang, dan wilayah lain. Pihak yang terbukti lalai dan menyebabkan keracunan massal diminta diproses hukum.
Usman juga menilai rentetan kasus tersebut tak hanya slal kelalaian kasuistis, tapi kegagalan sistemik negara melindungi siswa sekolah.
