Ketua DPR Ingatkan Pemerintah soal Rencana Relaksasi PSBB

11 Mei 2020, 18:05 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sama seperti ketika pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah.

“Salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif COVID-19 yang masih fluktuatif ketika kita melihat data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,” kata Puan lewat keterangan tertulisnya, Senin (11/5).

1. DPR usul pemerintah melakukan simulasi relaksasi PSBB

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Selain itu, kata Puan, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.

“Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisis secara cermat. Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya,” ujar Puan.

“Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemik COVID-19,” sambungnya.

2. Kebijakan harus disosialisasikan kepada masyarakat

Pelanggar hari pertama PSBB di Kabupaten Gowa. IDN Times/Polres Gowa

Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, ujar Puan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat.

“Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati, dan konsistensi dalam menanggulangi pandemik COVID-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemik ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

3. Relaksasi PSBB agar perekonomian berjalan

Menko Polhukam Mahfud MD (Dok. Humas Menko Polhukam)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan membuat relaksasi PSBB agar sektor perekonomian tidak macet.

Mahfud mengatakan, relaksasi akan diterapkan agar roda perekonomian terus bergerak, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Karena di berbagai tempat itu berbeda, ada yang begitu ketat, orang mau gerak ke sana gak bisa, orang mau cari uang gak bisa, mau ini tidak bisa. Tapi, di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya," kata Mahfud dalam keterangan pers yang diunggah dalam sebuah video, Minggu (3/5).

4. Kasus positif COVID-19 Senin ini tembus 14.265

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona atau COVID-19 Achmad Yurianto (Dok. BNPB)

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto, mengatakan bahwa oper hari ini jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah mencapai mencapai 14.265 kasus. Dengan demikian, terhitung sejak 10 Mei 2020 pukul 12.00 WIB hingga 11 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, kasus positif mengalami kenaikan sebanyak 233 orang.

"Pemeriksaan positif Real Time PCR 14.073 orang, dengan TCM sebanyak 192 orang," kata Yuri dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung dari channel YouTube BNPB Indonesia, Senin (11/5).