Ketua DPRD DKI Minta Perda Tata Ruang Bermanfaat hingga 50 Tahun

Pandangan yang jauh ke depan ini, kata Prasetyo bukan tanpa alasan. Menurutnya, isu pembahasan tata ruang dan zonasi di Ibu kota perlu dijalankan dengan tegas agar tak ada pelanggaran-pelanggaran yang tercipta.

"Sebab mengenai tata ruang dan zonasi di DKI Jakarta perlu dipertegas lagi agar pelanggaran mengenai zona komersil, zona resapan, zona hunian hingga zona pembangunan tidak terus berulang," kata dia.

Prasetyo mengatakan, pihaknya masih mengkaji, mendalami dan menggodok revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ini. Dia menilai, pembangunan kota juga perlu mengindahkan nilai-nilai estetika dan etika yang diatur sesuai pemanfaatan ruang, sehingga bisa menguntungkan kas daerah.

"Selain itu Jakarta juga perlu terus mengembangkan nilai-nilai estetika dan etika dalam pembangunan. Karena itu dalam aturan ini perlu diatur dengan spesifik mengenai pemanfaatan ruang. Pemanfaatan yg dapat dikendalikan mutunya sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan bagi kas daerah," kata dia.

Dia juga berharap agar revisi perda ini dapat membuat Jakarta menjadi lebih maju.

Revisi tentang Perda ini sebelumnya sudah mulai dibahas pada rapat paripurna Desember 2020. Dilansir ANTARA, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, revisi Perda ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan kota, itu akan dilakukan di luar Jakarta tepatnya di Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Berapa hal yang akan dibahas dalam perubahan aturan RDTR-PZ adalah seperti Simpang Susun Semanggi hingga perluasan kawasan Ancol.

Revisi Perda bakal dilakukan beberapa komisi dari DPRD seperti komisi B dan komisi D, masyarakat, hingga eksekutif yang terlibat dalam aturan RDTR-PZ mulai dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta maupun Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.