Jakarta, IDN Times - Peneliti Politik Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumatera Utara tidak lazim. Dia menyebut hal itu justru menimbulkan keprihatinan di tengah publik.
"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut adalah anomali politik dan demokrasi tentu tidak lazim," kata Siti dalam Polemik Virtual MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
Lalu, Siti menjelaskan kenapa KLB di Sumut tersebut dinilai tidak lazim. Dia menyatakan, KLB yang digelar di Deli Serdang itu tidak mengikuti AD/ART. Selain itu, ketua umum yang dimunculkan juga bukan kader partai.
"Bagi pegiat politik, akademisi, dan intelektual yang belajar demokrasi, ini membingungkan. Dilihat dari perspektif demokrasi juga ya, peristiwa KLB ini memprihatinkan karena melanggar kaidah," jelas Siti.
"Karena, aturan sebagaimana tercantum (dalam) AD/ART partai. KLB menafikan etika dan norma dan menjungkirbalikkan aturan partai," lanjut dia.
Menurut Siti, perebutan jabatan di kursi pimpinan Demokrat sangat tidak tepat di tengah pandemik COVID-19. Sebab, masyarakat sedang berjuang perang melawan COVID-19, sementara elitenya hanya berebut jabatan dan berpikir untuk 2024.
"Karena syahwat politik tak terkendali, dimuntahkan dalam suguhan politik atraksi yang tidak menarik dan membebani dan menguras energi masyarakat. Publik jengah dengan masalah seperti ini," tuturnya.
Perseteruan perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko semakin menjadi sorotan publik. Polemik tersebut muncul ketika AHY mulai menyebut ada orang di lingkar Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin melakukan kudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.
Lalu, isu nama Moeldoko mulai muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan tersebut. Dalam tudingan yang dilayangkan para kader Partai Demokrat terhadapnya, Moeldoko sempat membantah merencanakan kudeta kepemimpinan AHY.
Kemudian, situasi semakin panas setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, memutuskan Moeldoko menjadi ketua umum partai yang digawangi AHY itu. Moeldoko juga sempat menanggapi keterpilihannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB melalui sambungan telepon.
"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko lewat sambungan telepon, Jumat (6/3/2021).
Hal itu membuat AHY dan SBY gerah, sehingga mereka membuka suara. Dalam keterangan persnya, AHY menyebut KLB yang dilakukan di Sumatera Utara itu abal-abal. Sebab, AHY menegaskan dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sah yang dipilih pada Kongres V Partai Demokrat 2020 lalu.
"Saya berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader pemilik hak suara sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu. Itu kongres yang sah, kongres yang demokrasi dan telah disahkan oleh negara, pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM," ujar AHY melalui konferensi pers virtual, Jumat (5/3/2021).
Untuk itu, dia menekankan, Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal karena kongres luar biasa (KLB) di Deli Sedang, Sumatera Utara adalah kegiatan ilegal. Dia juga menilai tindakan menerima keputusan KLB "bodong" tersebut adalah bukti, Moeldoko bermain dalam agenda KLB di Sumut.
"Saya mengatakan bahwa apa yang dia (Moeldoko) sampaikan selama ini dipungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," katanya melalui siaran langsung channel YouTube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).
Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengungkapkan kekecewaannya atas adanya KLB di Deli Serdang. Dia juga menyayangkan KLB tersebut yang menobatkan Moeldoko untuk menggantikan AHY.
"Seorang pejabat pemerintahan aktif, berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal, menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari Ketua Umum Partai Demokrat sah, yang setahun lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah," ujar SBY.