Koalisi Sipil: Sudaryono di BGN Cuma Ganti Pemain, Bukan Benahi MBG

23 Jul 2026, 10:51 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Koalisi Sipil: Sudaryono di BGN Cuma Ganti Pemain, Bukan Benahi MBG

Sudaryono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjelang pelantikan Kepala BGN, Rabu (22/7/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya Sih

Koalisi MBG Watch menilai penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN hanya mengganti figur tanpa memperbaiki krisis tata kelola dan dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Koalisi mendesak pembubaran BGN dan SPPG, serta pengalihan anggaran Rp226 triliun ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial karena sistem MBG dinilai terlalu tersentralisasi.
Sudaryono membantah memiliki keterlibatan dengan SPPG dan menegaskan fokus program MBG adalah menyediakan gizi seimbang bagi anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi desa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Koalisi masyarakat yang peduli pada kepentingan publik khususnya memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menamakan diri Koalisi MBG Watch menilai penunjukkan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru tak akan menyelesaikan krisis yang sejak awal membelit program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

Apalagi Sudaryono terafiliasi dengan Partai Gerindra dan menduduki posisi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jawa Tengah. Hal itu, menurut Koalisi MBG Watch, justru memperkuat persepsi publik mengenai konflik kepentingan di dalam penyelenggaraan MBG.

"Ini hanya lah pergantian pemain semata tanpa ada upaya serius untuk membenahi kegagalan tata kelola, pemborosan dan misalokasi anggaran publik hingga catatan panjang dugaan pelanggaran dan penyimpangan program yang membahayakan penerima manfaat," ungkap Koalisi MBG Watch di dalam keterangan yang dikutip Kamis (23/7/2026).

Penahanan eks Kepala BGN, Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung turut menegaskan bahwa persoalan MBG bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan, melainkan krisis sistemik dan tata kelola BGN. Dadan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyimpangan tata kelola dan pengadaan dalam Program MBG pada rentang 2025 hingga 2026.

"Fakta ini saja sudah membuktikan bahwa BGN sejak awal telah dibangun dengan sistem yang rapuh, minim pengawasan dan rentan terhadap penyimpangan," katanya.

1. Sudaryono tak memiliki rekam jejak atau kepakaran di bidang gizi

Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Komisaris Utama Pupuk Indonesia, Sudaryono menyatakan bahwa proyek pabrik NPK Nitrat ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan yang juga sejalan dengan visi dari Perpres Nomor 113 Tahun 2025 dalam meningkatkan efisiensi industri pupuk secara berkelanjutan. (Dok. Pupuk Indonesia)

Koalisi MBG Watch menilai, kusutnya permasalahan MBG tak akan selesai lantaran Sudaryono tak memiliki rekam jejak kepakaran di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Meskipun Sudaryono disebut sejak awal turut mendirikan BGN.

"Ini semakin membuktikan bahwa pemerintah serius menyelesaikan isu gizi dan kesehatan penerima manfaat MBG," ungkap Irma Hindayana dari Lapor Sehat yang ikut tergabung ke dalam koalisi.

Hal lain yang disorot oleh koalisi, yakni posisi Sudaryono yang masih rangkap jabatan sebagai komisaris utama PT Pupuk Indonesia. Hal tersebut menunjukkan presiden sedang menormalisasi konflik kepentingan di dalam pengelolaan program publik yang bernilai raksasa.

"Konflik kepentingan adalah pintu awal dari praktik koruptif karena keputusan negara rentan dikendalikan oleh kedekatan politik, jaringan bisnis dan loyalitas kekuasaan. Bukan oleh kepentingan penerima manfaat," kata Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia (TII).

Ia menekankan selama BGN masih dikuasai oleh figur-figur yang dekat dengan kekuasan maka MBG akan tetap bergeser menjadi arena perburuan rente untuk kepentingan politik.

2. Program MBG seharusnya dikelola dengan cara terdesentralisasi

Ilustrasi makan bergizi gratis. (IDN Times/Aditya Pratama)

Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar menilai alih-alih membentuk badan baru bernama BGN untuk mendistribusikan makan gratis, lebih baik hal itu dikelola sekolah dan komunitas. Atau, menurut dia, pengelolaannya dilakukan secara desentralisasi.

"Persoalan MBG saat ini terlanjur sudah bersifat struktural dan tak akan selesai hanya dengan rotasi pejabat. Selama pemilik SPPG masih memiliki konflik kepentingan dan pelaksanaannya masih tersentralisasi lewat BGN dan dapur-dapur besar, maka pergantian kepemimpinan ini tidak akan banyak berdampak pada perbaikan," kata Media dalam keterangannya hari ini.

Maka, Koalisi MBG Watch menuntut agar program MBG dihentikan dan dilakukan pembubaran BGN. Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga didesak untuk dibubarkan.

"Koalisi juga mendesak untuk mengalihkan seluruh anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan," katanya.

BGN pada 2026 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp226 triliun. Sebagian masih diambil dari anggaran pendidikan.

Desakan ketiga dari Koalisi MBG Watch yakni bongkar dan usut tuntas dugaan korupsi dalam program MBG ke level presiden. "Serta hukum maksimal seluruh pelakunya tanpa pandang bulu," tutur mereka.

3. Sudaryono bantah punya dapur SPPG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Kepala BGN yang baru, Sudaryono menepis ia dan keluarganya mempunyai SPPG. Sehingga, ia menjamin tak ada konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan BGN.

"Gak ada. Gak ada (keterlibatan ke SPPG) dan saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur (MBG)," ujar Sudaryono usai dilantik di Istana Kepresidenan pada Rabu, 22 Juli 2026.

Ia menegaskan bahwa tujuan program MBG adalah menyediakan gizi yang sesuai.

"Ingat itu ya, kami menyediakan gizi yang sesuai. Ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis bukan, tapi makan bergizi gratis," katanya.

Ia turut menyebut Sudaryono MBG adalah program dari rakyat untuk rakyat. Program itu diklaim tidak hanya memberikan gizi bagi anak tetapi juga membantu perekonomian di tingkat desa.

"Dana APBN yang besar itu kemudian beredar di desa-desa. Dan saya karena background saya adalah Wakil Menteri Pertanian dan selama dua tahun ini kemudian berada di kementerian pertanian kami melihat langsung bagaimana efeknya," ujarnya.