AHY Dinilai Ingin Demokrat Tetap di Kabinet Tanpa Kehilangan Pemilih Kritis

- Arifki Chaniago menilai Demokrat berupaya tetap berada dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sambil menjaga ceruk pemilih kritis.
- Posisi tersebut disebut sebagai loyalitas berjarak, dengan dukungan pada komitmen koalisi sekaligus ruang untuk menyampaikan kritik.
- Menjelang Pemilu 2029, Demokrat menghadapi tantangan konsistensi dan risiko identitas ganda di hadapan publik.
Jakarta, IDN Times — Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Partai Demokrat sedang memainkan posisi politik yang cukup cerdik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demokrat dinilai berusaha tetap menjadi bagian dari pemerintah, tetapi pada saat yang sama enggan kehilangan ceruk elektoral dari masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan.
Sikap tersebut terlihat dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menegaskan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihalangi, serta demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances.
1. Strategi elektoral yang rasional

AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).. (IDN Times/Triyan Pangastuti) Menurut Arifki, langkah ini merupakan strategi elektoral yang sangat rasional. Jika Demokrat terlalu identik dengan kabinet, partai berlogo bintang mercy tersebut berpotensi kehilangan ruang untuk menjangkau pemilih kritis akibat ketatnya persaingan memperebutkan basis pemilih pro-pemerintah. Sebab itu, Demokrat berupaya merangkul ceruk pemilih kritis tanpa harus memosisikan diri sebagai oposisi.
“Demokrat tidak ingin keluar dari pemerintahan, tetapi juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka bisa tetap mendukung pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan kritik wajib dihormati,” ujarnya.
2. Strategi loyalitas berjarak

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nonton bareng Piala Dunia 2026 bersama pengemudi ojek online (ojol) (dok. Demokrat) Arifki menyebut posisi unik ini sebagai strategi "loyalitas berjarak". Langkah ini menjadi krusial sebagai persiapan menghadapi pertarungan Pemilu 2029, di mana Demokrat membutuhkan brand politik tersendiri agar tidak terserap oleh identitas partai-partai koalisi lainnya. Strategi ini sekaligus membuka berbagai peluang bagi AHY dalam bursa capres maupun cawapres 2029.
Terlebih lagi, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nol persen pada 2029 memberi ruang bagi Demokrat untuk membentuk poros sendiri jika posisi tawar AHY sebagai cawapres pendamping Prabowo melemah. Ditambah lagi, AHY harus bersaing ketat dengan figur strategis lain seperti Gibran Rakabuming Raka yang juga memiliki modal politik kuat.
“Loyal kepada pemerintahan dalam hal-hal yang memang menjadi komitmen koalisi, tetapi tetap memiliki jarak yang cukup untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan publik. AHY seperti sedang mengatakan kepada publik: kami bagian dari pemerintahan, tetapi kami bukan pemerintah,” jelas Arifki.
3. Soroti konsistensi dan risiko identitas ganda

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara Kick Off HUT Demokrat. (IDN Times/Amir Faisol). Meski posisi ini menguntungkan menuju 2029 karena mengamankan dua modal sekaligus yakni akses kekuasaan dan dukungan pemilih kriti, Arifki mengingatkan tantangan besar terkait konsistensi serta risiko identitas ganda.
“Publik tentu akan menguji konsistensinya. Jangan sampai sikap kritis ini hanya menjadi kosmetik politik semata. Jika ingin mempertahankan kepercayaan pemilih kritis, Demokrat harus berani menunjukkan perbedaan nyata ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, atau bahkan mengambil keputusan yang lebih berani dengan berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Adapun, Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyoroti pidato yang disampaikan AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026). Menurut Doli, pernyataan yang disampaikan AHY seperti sinyal untuk maju pada kontestasi Pilpres 2029.
"Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara," kata Doli dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur, dan standing positionnya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contander dalam Pilpres mendatang," sambungnya.
Doli menegaskan, sebagai sebuah bangsa, masyarakat sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah.
"Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apapun yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," tuturnya.
Doli meyakini, fenomena yang ada saat ini, semakin menguatkan bahwa ternyata “magnet” Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda.
Ia menuturkan, bila beberapa waktu lalu, Ketua Umum Projo, Budi Arie yang mewakili poros politik Solo sudah terang benderang menyatakan kesiapannya. Sekarang piblik menyaksikan satu lagi poros politik Cikeas ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada satu kapal di dalam pemerintahan.
"Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu 'poros politik' penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi di tengah siklus pergantian kekuasaan.
AHY mengatakan, Partai Demokrat memiliki pengalaman memimpin pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan. Partai tersebut juga pernah merasakan kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi politik.
Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun. Sebab, pemilu pada hakekatnya merupakan milik rakyat.
"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ujar AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
AHY juga mengajak kader Demokrat belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, salah satu pelajaran penting adalah proses pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan demokratis setelah SBY menyelesaikan dua periode pemerintahan.
Dia mengatakan, kekuasaan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya. Kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata dia.
AHY mengatakan, jabatan dan kekuasaan pada akhirnya akan berganti seiring dengan siklus politik. Karena itu, seluruh kader Demokrat diminta memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir.
"Kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya," ujar AHY.


















