Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Poster berisi protes terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital yang sering melakukan take down konten di media sosial. (IDN Times/Santi Dewi)
  • Meutya Hafid dan perwakilan Komdigi tidak memenuhi tantangan debat terbuka SAFEnet di Jakarta, meski Komdigi sebelumnya menyatakan siap membuka data moderasi konten.
  • SAFEnet dan Remotivi memprotes kebijakan moderasi yang dinilai subjektif, karena konten kritik tentang Prabowo, pejabat, karhutla, Kabinet Merah Putih, dan gaji DPR disebut diturunkan.
  • Riset SAFEnet dan Remotivi mencatat 127 konten dimoderasi April-November 2026; masing-masing 32 konten mengkritik Prabowo serta pejabat dan pemerintahan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
April 2026 hingga November 2026

Riset SAFEnet dan Remotivi mencatat 127 konten dimoderasi platform media sosial. Kritik terhadap Presiden Prabowo serta pejabat dan pemerintahan masing-masing mencakup 32 konten.

13 November 2026

Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menyatakan Komdigi siap membuka dan mencocokkan data terkait konten yang diduga dibatasi atau diturunkan.

17 November 2026

Meutya Hafid dan perwakilan Komdigi tidak hadir dalam tantangan debat terbuka SAFEnet di Taman Pandang Istana. SAFEnet dan koalisi masyarakat sipil kemudian berlong march ke kantor Komdigi untuk memprotes moderasi konten; akun media sosial menunjukkan Meutya berada di NTT.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    SAFEnet dan koalisi masyarakat sipil memprotes Komdigi setelah tantangan debat terbuka mengenai moderasi konten tidak mendapat respons dan tidak ada perwakilan kementerian yang menemui massa.
  • Who?
    SAFEnet, Remotivi, Nenden Sekar Arum, Balqis Zakkiyah, Meutya Hafid, Komdigi, serta koalisi masyarakat sipil terlibat dalam aksi dan polemik moderasi konten.
  • Where?
    Aksi dimulai dari Taman Pandang Istana dan berakhir di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta Pusat. Meutya tercatat menghadiri kegiatan di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
  • When?
    Aksi berlangsung Selasa, 17 November 2026. Pernyataan kesiapan Komdigi membuka data sebelumnya disampaikan Mediodecci Lustarini pada Jumat, 13 November 2026.
  • Why?
    SAFEnet menilai penurunan konten kritik terhadap Presiden Prabowo, pejabat, dan pemerintah dilakukan dengan penilaian Komdigi yang dianggap subyektif serta alasan permintaan take down belum ada kepastian.
  • How?
    Koalisi melakukan long march dan berorasi. Riset SAFEnet dan Remotivi mencatat 127 konten dimoderasi April-November 2026. Dua akses kantor Komdigi ditutup pagar, sementara undangan debat tidak dibalas.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
SAFEnet dan Remotivi mengajak Komdigi debat soal konten kritik yang hilang dari media sosial. Mereka datang dan berjalan ke kantor Komdigi di Jakarta, tetapi Menteri Meutya Hafid dan wakilnya tidak datang. Mereka bilang ada 127 konten yang dibatasi. Meutya terlihat sedang di NTT. Komdigi sebelumnya bilang siap membuka data.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Di tengah perbedaan pandangan mengenai moderasi konten, pernyataan Komdigi bahwa pengawasan masyarakat sipil merupakan bagian dari dinamika demokrasi membuka ruang yang konstruktif. Kesediaan untuk memperlihatkan catatan penanganan konten dan mencocokkannya dengan data SAFEnet serta Remotivi memberi dasar bagi klarifikasi yang lebih berbasis bukti.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tak merespons tantangan debat terbuka yang dilayangkan oleh Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum. Terbukti saat ditunggu di Taman Pandang Istana, Meutya atau perwakilan Komdigi tidak menampakan diri.

Hal itu dinilai SAFEnet dan Remotivi tidak sesuai dengan pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Jumat, 13 November 2026, Mediodecci mengaku siap membuka data untuk menepis tuduhan soal pembatasan konten terkait kritik-kritik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Komdigi katanya bersedia berdebat dan sudah melakukan uji publik dalam melakukan keterbukaan informasi. Tapi, hari ini Komdigi tidak memenuhi undangan dari warga. Bahkan, tidak membalas sama sekali (undangan SAFEnet). Ini ironis karena sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, dia tidak komunikatif," ungkap Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi di SAFEnet, Balqis Zakkiyah, ketika berorasi di depan kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan pantauan IDN Times di lokasi, dua akses masuk menuju kantor Kementerian ditutup pagar. Biasanya pintu pagar itu dibiarkan terbuka. Sementara, di dekat kantor Komdigi berjejer bus kantor yang siap mengantar PNS untuk pulang.

SAFEnet jelas kecewa sebab undangan yang telah disampaikan sejak berminggu-minggu lalu tak direspons. Itu sebabnya SAFEnet dan koalisi masyarakat sipil melakukan long march dari Taman Pandang Istana menuju kantor Komdigi.

1. Masyarakat sipil protes Komdigi karena turunkan konten-konten bernada kritik

Poster berisi protes terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital yang sering melakukan take down konten di media sosial. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, sambil melakukan long march dari Taman Pandang Istana menuju kantor Komdigi, Balqis terus menyampaikan orasi. Ia mengkritik kebijakan Komdigi yang dinilai subyektif lantaran menurunkan konten-konten di media sosial yang dianggap berisi kritik terhadap Prabowo.

Komdigi meminta kepada platform media sosial untuk menurunkan sejumlah konten yang dianggap meresahkan masyarakat, melanggar aturan dan bertentangan dengan ketertiban umum. Namun, pihak yang menilai konten tersebut hanya Komdigi.

"Yang menilai hanya berdasarkan klasifikasi Komdigi saja. Akibatnya apa? Akibatnya penilaian jadi subyektif. Konten-konten kritis terhadap penanganan karhutla, konten-konten kritis berisi laporan apa yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih, itu banyak yang di-take down. Begitu juga konten berisi gaji anggota DPR, itu juga di-take down," katanya.

2. Tercatat 127 konten dimoderasi oleh Komdigi pada periode April hingga November 2026

Jenis konten yang dimoderasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Dokumentasi menggunakan AI/IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, berdasarkan riset yang dilakukan oleh SAFEnet dan Remotivi pada periode April 2026 hingga November 2026, terdapat 127 konten yang dimoderasi oleh platform media sosial. Jenis konten yang paling banyak dimoderasi berisi kritik terhadap Prabowo dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan. Masing-masing topik terhadap 32 konten yang dimoderasi.

"Kita tahu belakangan banyak sekali keluhan di media sosial yang kontennya tiba-tiba hilang, atau kontennya tiba-tiba kena shadow ban. Atau informasi yang seharusnya mereka terima tetapi tidak mereka dapatkan," kata Nenden di depan kantor Komdigi.

Hasil riset yang sama menunjukkan konten yang hilang dari media sosial terjadi karena ada permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Nenden pun menyadari tuduhan itu sering dibantah oleh Komdigi. Bahkan, Komdigi dianggap melempar kesalahan kepada platform digital.

"Sayangnya, sulit bagi kita untuk tahu alasan di balik permintaan konten-konten tersebut agar ditake down. Konten-konten apa saja yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Sehingga, kita berada di ruang gelap dan tak pernah tahu apa yang diinginkan oleh Komdigi untuk mengontrol informasi di ruang digital," tutur dia.

3. Akun media sosial menunjukkan Meutya sedang berada di NTT

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ketika ditantang debat terbuka. (www.instagram.com/@duniameutya)

IDN Times sempat mengontak Meutya untuk menanyakan apakah tantangan debat terbuka dari SAFEnet dan Remotivi akan diterima. Namun, pesan pendek yang kami kirimkan tidak direspons.

Sedangkan, akun media sosial yang menggambarkan aktivitas Meutya @duniameutya menunjukkan pada hari ini ia ikut hadir dalam Konferensi Nasional IX: Forum Kerukunan Umat Beragama 2026 yang dihelat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedua Wakil Menkomdigi pun juga tidak tampak menemui koalisi masyarakat sipil yang berorasi di depan kantor Kemkomdigi. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap membuka data penanganan konten media sosial yang diduga mengalami pembatasan atau penurunan (take down).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menilai pemantauan yang dilakukan kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menghargai keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol publik.

"Namun demikian, data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka sih," ujar Mediodecci di Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Ia mempersilakan Remotivi dan SAFEnet menyampaikan data hasil pemantauan untuk dicocokkan dengan catatan internal Komdigi. Menurutnya, pencocokan diperlukan untuk memastikan kesesuaian jumlah maupun identitas konten yang dilaporkan mengalami moderasi.

"Artinya kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka. Dan kita cocokkan aja gitu. Apakah benar data-data yang ada di teman-teman pemantau itu memang ada di dalam record Komdigi," tutur dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More