Ia mempersilakan Remotivi dan SAFEnet menyampaikan data hasil pemantauan untuk dicocokkan dengan catatan internal Komdigi. Menurutnya, pencocokan diperlukan untuk memastikan kesesuaian jumlah maupun identitas konten yang dilaporkan mengalami moderasi.
Komdigi Tak Gubris Tantangan Debat dari SAFEnet soal Moderasi Konten

- Meutya Hafid dan perwakilan Komdigi tidak memenuhi tantangan debat terbuka SAFEnet di Jakarta, meski Komdigi sebelumnya menyatakan siap membuka data moderasi konten.
- SAFEnet dan Remotivi memprotes kebijakan moderasi yang dinilai subjektif, karena konten kritik tentang Prabowo, pejabat, karhutla, Kabinet Merah Putih, dan gaji DPR disebut diturunkan.
- Riset SAFEnet dan Remotivi mencatat 127 konten dimoderasi April-November 2026; masing-masing 32 konten mengkritik Prabowo serta pejabat dan pemerintahan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tak merespons tantangan debat terbuka yang dilayangkan oleh Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum. Terbukti saat ditunggu di Taman Pandang Istana, Meutya atau perwakilan Komdigi tidak menampakan diri.
Hal itu dinilai SAFEnet dan Remotivi tidak sesuai dengan pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Jumat, 13 November 2026, Mediodecci mengaku siap membuka data untuk menepis tuduhan soal pembatasan konten terkait kritik-kritik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Komdigi katanya bersedia berdebat dan sudah melakukan uji publik dalam melakukan keterbukaan informasi. Tapi, hari ini Komdigi tidak memenuhi undangan dari warga. Bahkan, tidak membalas sama sekali (undangan SAFEnet). Ini ironis karena sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, dia tidak komunikatif," ungkap Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi di SAFEnet, Balqis Zakkiyah, ketika berorasi di depan kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan pantauan IDN Times di lokasi, dua akses masuk menuju kantor Kementerian ditutup pagar. Biasanya pintu pagar itu dibiarkan terbuka. Sementara, di dekat kantor Komdigi berjejer bus kantor yang siap mengantar PNS untuk pulang.
SAFEnet jelas kecewa sebab undangan yang telah disampaikan sejak berminggu-minggu lalu tak direspons. Itu sebabnya SAFEnet dan koalisi masyarakat sipil melakukan long march dari Taman Pandang Istana menuju kantor Komdigi.
1. Masyarakat sipil protes Komdigi karena turunkan konten-konten bernada kritik

Poster berisi protes terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital yang sering melakukan take down konten di media sosial. (IDN Times/Santi Dewi) Sementara, sambil melakukan long march dari Taman Pandang Istana menuju kantor Komdigi, Balqis terus menyampaikan orasi. Ia mengkritik kebijakan Komdigi yang dinilai subyektif lantaran menurunkan konten-konten di media sosial yang dianggap berisi kritik terhadap Prabowo.
Komdigi meminta kepada platform media sosial untuk menurunkan sejumlah konten yang dianggap meresahkan masyarakat, melanggar aturan dan bertentangan dengan ketertiban umum. Namun, pihak yang menilai konten tersebut hanya Komdigi.
"Yang menilai hanya berdasarkan klasifikasi Komdigi saja. Akibatnya apa? Akibatnya penilaian jadi subyektif. Konten-konten kritis terhadap penanganan karhutla, konten-konten kritis berisi laporan apa yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih, itu banyak yang di-take down. Begitu juga konten berisi gaji anggota DPR, itu juga di-take down," katanya.
2. Tercatat 127 konten dimoderasi oleh Komdigi pada periode April hingga November 2026

Jenis konten yang dimoderasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Dokumentasi menggunakan AI/IDN Times/Santi Dewi) Sementara, berdasarkan riset yang dilakukan oleh SAFEnet dan Remotivi pada periode April 2026 hingga November 2026, terdapat 127 konten yang dimoderasi oleh platform media sosial. Jenis konten yang paling banyak dimoderasi berisi kritik terhadap Prabowo dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan. Masing-masing topik terhadap 32 konten yang dimoderasi.
"Kita tahu belakangan banyak sekali keluhan di media sosial yang kontennya tiba-tiba hilang, atau kontennya tiba-tiba kena shadow ban. Atau informasi yang seharusnya mereka terima tetapi tidak mereka dapatkan," kata Nenden di depan kantor Komdigi.
Hasil riset yang sama menunjukkan konten yang hilang dari media sosial terjadi karena ada permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Nenden pun menyadari tuduhan itu sering dibantah oleh Komdigi. Bahkan, Komdigi dianggap melempar kesalahan kepada platform digital.
"Sayangnya, sulit bagi kita untuk tahu alasan di balik permintaan konten-konten tersebut agar ditake down. Konten-konten apa saja yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Sehingga, kita berada di ruang gelap dan tak pernah tahu apa yang diinginkan oleh Komdigi untuk mengontrol informasi di ruang digital," tutur dia.
3. Akun media sosial menunjukkan Meutya sedang berada di NTT

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ketika ditantang debat terbuka. (www.instagram.com/@duniameutya) IDN Times sempat mengontak Meutya untuk menanyakan apakah tantangan debat terbuka dari SAFEnet dan Remotivi akan diterima. Namun, pesan pendek yang kami kirimkan tidak direspons.
Sedangkan, akun media sosial yang menggambarkan aktivitas Meutya @duniameutya menunjukkan pada hari ini ia ikut hadir dalam Konferensi Nasional IX: Forum Kerukunan Umat Beragama 2026 yang dihelat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kedua Wakil Menkomdigi pun juga tidak tampak menemui koalisi masyarakat sipil yang berorasi di depan kantor Kemkomdigi. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap membuka data penanganan konten media sosial yang diduga mengalami pembatasan atau penurunan (take down).
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menilai pemantauan yang dilakukan kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menghargai keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol publik.
"Namun demikian, data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka sih," ujar Mediodecci di Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
"Artinya kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka. Dan kita cocokkan aja gitu. Apakah benar data-data yang ada di teman-teman pemantau itu memang ada di dalam record Komdigi," tutur dia.


























