Komisi I DPR Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

01 Des 2025, 17:14 WIB

Foto udara antrean kendaraan warga melintasi jalan kawasan permukiman Jorong Kayu Pasak yang rusak akibat banjir bandang di Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Intinya sih...

Penetapan status bencana nasional penting
Memberikan dampak psikologis positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Dia meminta penetapan status ini tidak ditunda lebih lama lagi.

"Sebagaimana kita saksikan laporan di berbagai media, skala bencana sangat luas dengan kerusakan yang besar. Banyak korban jiwa dan terluka, sementara masih banyak korban yang hilang,” kata Sukamta kepada jurnalis, Senin (1/12/2025).

Selain itu, masih banyak wilayah yang terisolasi dan belum bisa mendapat akses bantuan. Sukamta mengatakan, sebagian pemerintah kabupaten lumpuh tak berdaya untuk melakukan tanggap darurat bencana.

“Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional,” kata dia.

1. Kenapa harus ditetapkan jadi bencana nasional?

Mobil yang digunakan kedua penyidik Polda Riau terseret ke tengah Jembatan Kembar pasca dikepung banjir bandang di Sumbar (IDN Times/ dok Polda Riau)

Sukamta tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maskimal dilalukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari BNPB dan SAR, pengerahan personel TNI/Polri serta pengiriman bantuan logistik.

Namun, kata dia, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana.

"Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana serta pemda merasa ditinggal oleh pemerintah hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional. Ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana,” kata dia.

Selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, kata Sukamta, penetapan bencana berskala nasional juga memiliki sisi lain penting untuk jadi perhatian pemerintah.

“Yaitu dugaan bencana saat ini diperparah dampaknya karena kerusakan hutan,” ujar dia.

2. Perusakan hutan jangan dibiarkan

Warga berada di depan rumah yang rusak akibat banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (28/11/2025).(ANTARA FOTO/Yudi Manar)

Sukamta menambahkan, pemerintah harus segera terjun mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi. Dia juga mendesak pemerintah agar tidak membiarkan korporasi terus melakukan perusakan hutan karena akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional.

“Sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segera bertindak,” kata dia.

Sementara itu, sebagai wujud kepedulian, Sukamta menyatakan Fraksi PKS melakukan pemotongan gaji seluruh anggota FPKS untuk disumbangkan bagi korban bencana.

3. Korban meninggal dunia banjir Sumatra capai 442 orang

Kondisi rumah warga yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (28/11/2025).(ANTARA FOTO/Yudi Manar)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus memperbarui data korban akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Per Minggu (30/11/2025), tercatat ada 442 korban meninggal dunia dan 402 hilang akibat bencana ini.

Rinciannya, sebanyak 217 meninggal dunia dan 209 hilang di Sumatra Utara. Kemudian, 129 meninggal dunia, 118 hilang di Sumatra Barat dan 96 orang meninggal dunia, serta 75 orang hilang di Aceh.

Bencana banjir dan longsor di Sumatra mulai terjadi pada 25 November 2025 setelah hujan deras turun tanpa henti. Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution kemudian menetapkan status darurat pada 27 November 2025.