Komisi I Kutuk Keberutalan Israel yang Tewaskan Dokter Marwan Al-Sulta

Legislator PKS itu mengatakan, serangan Israel ke RS Indonesia hingga menewaskan direkturnya jelas melanggar sejumlah aturan dan ketentuan hukum internasional.

Israel melanggar Konvensi Den Haag Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Hal itu diatur dalam pasal 18 yang melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam sebuah konflik bersenjata.

Selain itu, Israel juga telah melanggar Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 yang secara eksplisit menekankan perlindungan bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dari serangan.

Pasal 18 Konvensi Jenewa keempat menyatakan fasilitas kesehatan harus dihormati dan dilindungi di semua waktu dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.

"Sedangkan Protokol Tambahan I menyatakan serangan terhadap fasilitas kesehatan, yang tidak digunakan untuk aktivitas militer, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang cukup serius," kata dia.

Untuk itu, Sukamta mendukung Pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih proaktif untuk mendesak PBB dan seluruh negara di dunia menghentikan genosida yang terjadi di Gaza.

Ia pun berharap kunjungan Presiden Prabowo di Brasil untuk menghadiri pertemuan BRICS bisa membawa misi utama penghentian genosida di Palestina.

"Kami berharap kunjungan Pak Prabowo ke Arab Saudi dan kemudian menghadiri pertemuan BRICS di Brasil juga membawa misi utama untuk penghentian genosida di Palestina," kata dia.

Di samping itu, Sukamta juga mendesak pemerintah segera menunjuk Duta Besar (Dubes) RI untuk PBB di New York dan Jenewa. Ia mengatakan, Dubes RI di PBB menjadi ujung tombak bagi kegiatan diplomasi Indonesia di PBB.

"Termasuk segera menunjuk Dubes RI untuk PBB di New York dan Jenewa, karena upaya diplomasi yang proaktif sangat membutuhkan peran Dubes sebagai ujung tombaknya," kata dia.