Komisi III Akan Panggil Sri Mulyani dan Mahfud MD Imbas Temuan Rp300 T

Didik mengatakan, akan meminta penjelasan dari Sri Mulyani dan Mahfud MD terkait dugaan TPPU Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Didik menilai, kemungkinan besar dana tersebut merupakan tindak TPPU, karena berada di lingkup Kemenkeu. 

"Makanya kami juga akan memanggil PPATK dan Menko Polhukam meminta keterangan untuk menjelaskan pendapat publik yang berkembang saat ini," ujarnya. 

Didik juga mengatakan, TPPU bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Artinya, ada tindak pidana sebelumnya yang dilakukan hingga muncul TPPU. 

Menurutnya, berdasarkan pengalaman, TPPU biasanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hingga kasus narkoba.

"Bicara TPPU, itu kan bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. TPPU bukan hanya menyangkut korupsi, (bisa jadi) pencucian uang dari narkoba. Jika melihat apa yang ada kasus di Rafael, temuan TPPU Rp300 triliun, ya besar potensi TPPU itu dari tindak pidana," ujarnya. 

Didik juga menilai terbongkarnya kasus Rafael Alun Trisambodo merupakan bukti ada ketidakterbukaan pejabat publik di lingkungan perpajakan melaporkan laporan harta kekayaan (LHKPN). 

Menurutnya, jelas ada potensi ketidakterbukaan LHKPN yang harus diselidiki oleh aparat penegak hukum (APH). 

"Kalau lihat harta kekayaannya, ada potensi adanya ketidakterbukaan di dalam melaporkan LHKPN. Di mana ketidakterbukaannya? Itu menjadi tugas APH untuk menyelidiki," tuturnya.