Komitmen Jokowi dan Prabowo di Bidang Pelanggaran HAM Masa Lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan skala prioritas pada periode pertama bagi Presiden Joko 'Jokowi' Widodo adalah membangun dari pinggiran dan meminimalkan ketidakadilan. 

Namun, pada periode kedua nanti, Jokowi memiliki program yang lebih mengedepankan aspek sumber daya manusia (SDM), termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu. 

"Karena itulah pada periode kedua, Pak Jokowi meningkatkan agenda-agenda untuk SDM, untuk HAM, itu jauh lebih banyak. Untuk ekonomi jauh lebih banyak daripada periode pertama," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Kamis (15/11). 

Sementara, Wakil Ketua Tim TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengungkapkan masalah penanganan kasus-kasus HAM masa lalu memang ada dalam tataran implementasi. Masalah tersebut muncul tidak hanya karena pemerintah, namun juga disumbang oleh pembuat undang-undang (UU), yaitu DPR RI. 

"Soal peradilan HAM, misalnya. Itu pada tataran implementasi. Nah, implementasi itu tidak hanya salahnya pemerintah, ada salahnya DPR juga, karena untuk membentuk peradilan HAM kan harus disetujui DPR juga," jelas Arsul di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (21/11). 

Untuk permasalahan HAM masa lalu ini, Arsul menyarankan, agar keterlibatan penegak hukum dan DPR RI juga didorong. Karena, apabila hanya Jokowi yang mendorong dan tidak didukung pihak terkait, permasalahan tak kunjung selesai. 

"Sementara di sisi lain kita juga harus, menurut saya mencari juga alternatif-alternatif penyelesaian. Karena misalnya kok dipaksakan, yang dipilih adalah jalur judicial, peradilan, eh ternyata bebas, gegeran lagi gak?" ujar Arsul. 

Alternatif yang dimaksud Arsul adalah dengan mengadopsi kebijakan dari Afrika ataupun Korea Selatan, untuk membereskan kasus HAM. 

Tambah Arsul, dari PPP sendiri, ia mengusulkan agar ke depannya bisa mulai didorong untuk mengembangkan diskursus penyelesaian di luar jalur hukum. Menurut dia, itu akan lebih cepat membantu penyelesaian masalah HAM. 

"Menurut saya, kalau PPP, kita mendorong agar mulai dikembangkan diskursus tentang model-model penyelesaian di luar jalur judicial," kata dia. 

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, isu HAM juga akan menjadi isu utama, bahkan langkah konkret yang akan diambil adalah dengan menegakkan hukum. 

“Yang jelas komitmen kita terhadap Hak Asasi Manusia itu yang utama yah, yang jelas perhatian Prabowo juga pada bagian-bagian itu. Tentu kuncinya ada di penegakkan hukum, jadi salah satu program menghadirkan keadilan itu keadilan di bidang hukum,” kata Dahnil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (19/11). 

Di tempat yang sama, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengatakan  pasangan Prabowo-Sandiaga punya keseriusan dalam isu-isu HAM. Isu tersebut telah dicantumkan dalam visi-misi penegakkan hukum. 

“Isu-isu HAM, haruslah (fokus). Itu juga kan bagian dari visi-misi kita sudah kita sampaikan,” kata Sandiaga, tanpa menjelaskan lebih detail visi misi bidang penegakkan HAM. 

Sementara, dalam visi-misi Prabowo-Sandi, penegakan hukum pada poin G berbunyi, “Membangun pemerintah yang bersih, melayani dan melindungi" hanya menurunkan dua fokus utama di penegakan hukum. 

Di antaranya berbunyi “Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila UUD 1945. Hukum tidak boleh jadi alat politik kekuasaan”, dan “Menjamin penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, dan transparan.”

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku dalam setiap blusukannya, hampir tidak pernah mendengar adanya keluhan dari masyarakat perihal kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang ada hanya mengeluh masalah ekonomi. 

“Tapi saya gak pernah (mendengar) turun ke bawah di Wonosobo atau di Malang, 'pak masyarakat itu Ibu Walimah', 'pak gimana dengan HAM'. Kan, ditanya selalu harga bahan pokok, lapangan kerja, gimana anak saya sekolah, gimana kesehatan kami tadi senam pagi-pagi, mereka khawatir, karena biaya kesehatan itu mulai terasa, gitu loh, karena BPJS mulai agak mengendalikan. Itu yang ditanyakan, gak pernah ada ‘gimana ya Pak Sandi HAM-nya?', 'gimana policy-nya?’ Ada di visi-misi kita,” jelas Sandi.