Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemilu untuk 2024

Kegiatan tim, kata dia, akan dilaksanakan dalam bentuk review terhadap hasil pemantauan sebelumnya.

Kemudian melaksanakan diskusi terfokus bersama ahli, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, penyelenggara pemilu, serta penerimaan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Rekomendasi yang dihasilkan Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, kata Sandra, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah maupun penyelenggara Pemilu.

"Untuk melaksanakan perbaikan regulasi dan kebijakan agar penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan akuntabel dapat diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu sebagai bagian dari pemenuhan serta pelindungan hak asasi manusia," katanya.

"Untuk itu, Komnas HAM RI berharap semua pihak dapat mendukung serta bekerja sama dalam pelaksanaan tugas pemantauan dimaksud," ujar dia.

Sandra menjelaskan, hal ini sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM dan sudah dimandatkan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif dan meningkatkan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia," kata dia.