Komnas Perempuan Minta Negara Lindungi Perempuan Ahmadiyah

Komnas Perempuan menilai kebijakan pemerintah daerah terkait kegiatan JAI harus merujuk pada jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dan hak atas rasa aman dalam Pasal 28G Ayat 1.

“Konstitusi harus menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan yang menyangkut kelompok minoritas agama perlu memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi. Pemerintah tidak boleh mengabaikan jaminan rasa aman dan kebebasan beragama yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945,” kata Dahlia.

Jalsah Salanah berlangsung pada 16-18 Oktober 2026 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan diikuti sekitar 5.000 jemaat, termasuk 2.000 perempuan. Komnas Perempuan menilai kegiatan keagamaan yang berlangsung damai dan sesuai hukum harus mendapat perlindungan dari intimidasi maupun ancaman.

Komnas Perempuan meminta pemerintah tidak menafsirkan secara parsial Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang JAI.

Lembaga itu juga mendorong Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan peserta.

Jalsah Salanah merupakan pertemuan tahunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang diisi kegiatan keagamaan. Pada 16-18 Oktober 2026, kegiatan tersebut berlangsung di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin sebelumnya meminta kegiatan itu dihentikan karena adanya tekanan. Pada 17 Oktober, sebanyak 36 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Task Force Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mendesak pemerintah daerah menjamin kegiatan berlangsung aman dan tanpa diskriminasi. Mereka meminta setiap pembatasan memiliki dasar hukum yang sah serta mengingatkan pemerintah agar menerapkan SKB Tiga Menteri 2008 secara utuh.