Komnas Perempuan Soroti Lambannya Akses Aborsi Korban Perkosaan

Komnas Perempuan menyebut setiap perempuan korban kekerasan seksual berhak mengetahui layanan yang tersedia baginya. Dalam pengaduan langsung sepanjang 2021&2025, Komnas Perempuan mencatat 737 kasus perkosaan, dengan 394 kasus terjadi di ranah personal.

“Korban yang memilih melanjutkan kehamilan harus memperoleh dukungan dan pemulihan," kata dia.

Kajian Komnas Perempuan menemukan sejumlah hambatan, mulai dari tenaga kesehatan yang belum memahami dasar hukum layanan hingga kekhawatiran terhadap risiko hukum. Ketidakjelasan pembiayaan, peran pendamping, dan dokumen yang dibutuhkan juga disebut dapat menghambat korban memperoleh layanan.

“Menyampaikan informasi berarti memenuhi hak korban untuk tahu, bukan mengambil keputusan untuknya," ujarnya.

Komnas Perempuan mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang sedang menyusun pedoman pelaksanaan layanan atas indikasi, termasuk bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Pedoman tersebut dibutuhkan tenaga kesehatan dan pendamping agar memiliki kepastian mengenai alur layanan, rujukan, serta perlindungan hukum.

“Tenaga kesehatan dan pendamping membutuhkan kepastian mengenai alur layanan, rujukan, dan perlindungan hukum saat menjalankan tugas sesuai ketentuan," katanya.

Komnas Perempuan menyebut belum terdapat kesamaan pemahaman antara penyidik dan tenaga kesehatan mengenai dokumen yang dibutuhkan korban. Sebagian aparat juga ragu menyampaikan informasi karena khawatir dianggap mengarahkan pilihan korban.

“Komnas Perempuan mendorong Polri menyusun pedoman internal agar penyidik di pusat dan daerah memiliki acuan yang sama, sehingga korban tidak tertahan dalam proses yang berlarut,” kata Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar.

Komnas Perempuan mendorong Kementerian Kesehatan segera menetapkan pedoman pelaksanaan layanan aborsi bagi perempuan korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Lembaga itu meminta alur layanan dan rujukan, batas waktu setiap tahap, kesiapan fasilitas, serta perlindungan tenaga kesehatan diperjelas.

KemenPPPA dan UPTD PPA juga didorong memperkuat pendampingan, sedangkan Kemenko PMK bersama kementerian/lembaga terkait diminta memastikan pembiayaan tidak menghambat korban.

Komnas Perempuan mencatat 225 pengaduan langsung terkait pemaksaan penghentian kehamilan dalam konteks kekerasan berbasis gender sepanjang 2021-2025.

Sebanyak 204 kasus atau 90,7 persen melibatkan pelaku yang berstatus pasangan intim korban. Tindakan yang dilakukan antara lain mengarahkan pembelian obat untuk menghentikan kehamilan, kekerasan psikologis berkepanjangan, hingga kekerasan langsung ke perut korban untuk memicu keguguran.