Kontroversi Sosialisasi Visi-Misi Paslon Saat Debat Capres

Tohadi mengatakan, Pasal 1 angka 35 juncto Pasal 274 Ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, sosialisasi atau pemaparan visi-misi capres merupakan bentuk kampanye sekaligus materi kampanye itu sendiri.

Sesuai Pasal 274 ayat (2) UU Pemilu, lanjut dia, kewajiban KPU menyebarluaskan visi-misi capres melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

"Jadi, bukan dalam bentuk acara sosialisasi atau pemaparan visi misi capres dalam acara khusus tersendiri," kata Tohadi, yang juga advokat di kantor hukum Tohadi & Kawan (AdiKa).

Tohadi memaparkan, dalam ketentuan Pasal 275 Ayat (1) UU Pemilu sudah disebutkan secara detail bagaimana kampanye dilakukan, yakni melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat.

"Merujuk pada Pasal 275 Ayat (2) UU Pemilu hanya ada tiga bentuk kampanye yang difasilitasi KPU dan dapat didanai oleh APBN, yaitu pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon," ujar dia dilansir kantor berita Antara.

Dengan demikian, kata Tohadi, pembatalan sosialisasi atau pemaparan visi misi capres-cawapres yang sedianya difasilitasi KPU sudah sesuai UU Pemilu.

"Bila sosialisasi atau pemaparan visi-misi capres yang sedianya difasilitasi KPU itu dilakukan justru menyalahi UU Pemilu," kata dia.

Tohadi menyarankan kepada KPU agar sosialisasi atau pemaparan visi-misi capres dikemas dalam bentuk debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon.

"Tapi KPU juga jangan lebay, deh. Masak pertanyaan debat dibocorkan lebih dahulu kepada pasangan calon," kata Tohadi.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, menyayangkan sikap KPU RI yang batal memfasilitasi penyampaian visi dan misi pasangan capres-cawapres.

"Sangat disayangkan. Justru penyampaian visi-misi calon presiden yang seharusnya dikedepankan, agar masyarakat mengetahui arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun ke depan," kata dia, di Jakarta, Minggu.

Penyampaian visi dan misi, menurut Karyono, justru sangat substansial dan penting dalam pertarungan politik modern. Karena itu, penyampaian visi misi seharusnya mendapat porsi terbesar dalam tahapan pemilu.

"Setiap paslon perlu menyampaikan visi misi dan menjabarkannya dalam bentuk program dan proyeksinya yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan," ujar dia.

Menurut Karyono, selama masa kampanye Pilpres 2019 kurang lebih tiga bulan ini, justru ruang publik dipenuhi dengan caci maki antar pendukung.

"Masyarakat dijejali dengan informasi hoaks, ujaran kebencian dan propaganda yang berbau sarkastik yang membuat pemilu nyaris kehilangan substansi," kata dia.

Apakah sikap KPU tentang ini melanggar undang-undang atau tidak, menurut Karyono, masih multitafsir.

Berdasarkan ayat 1 dan 2 Pasal 274 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, dijelaskan secara rinci terkait paparan visi-misi calon presiden. Dalam ayat 2 ada klausul tentang lembaga penyiaran publik. Artinya, visi-misi pasangan calon harus disiarkan ke lembaga penyiaran.

"Namun demikian tidak diatur secara tegas bahwa KPU harus memfasilitasi penyampaian visi misi dan menyiarkannya ke lembaga penyiaran publik," ucap dia.

Sebelumnya, KPU mempersilakan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, untuk melakukan sosialisasi visi dan misinya, mengingat tidak ada kesepakatan antara kedua paslon tentang kegiatan sosialisasi yang rencananya akan dilakukan pada 9 Januari 2019.

"Sudah diputuskan tadi malam, silakan paslon untuk melakukan sosialisasi visi dan misi sendiri-sendiri, di tempat dan waktu yang mereka tetapkan sendiri. Tak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Ketua KPU RI Arief Budiman, usai rapat soal pelaksanaan debat calon presiden-wakil presiden, di Jakarta, Sabtu (5/1).

Arief juga mempersilakan agar pasangan calon melakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya, sebelum pelaksanaan debat capres-cawapres pada 17 Januari 2019.

"Mereka mau bikin satu kali, dua kali atau tidak bikin kita serahkan kepada mereka," kata dia.

Arief mengaku, KPU cukup kerepotan memfasilitasi bila kedua tim pasangan capres memiliki keinginan berbeda-beda. Sehingga, lembaganya memutuskan sosialisasi visi dan misi bisa dilakukan masing-masing paslon.

Menurut dia, sosialisasi visi dan misi pasangan calon tidak ada keharusan untuk melaksanakannya, karena tidak ada aturannya. "Beda halnya dengan pelaksanaan debat capres-cawapres yang telah diatur dalam UU," kata dia.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan organisasi yang dipimpinnya tak memutuskan sendiri perihal mekanisme pemberian pertanyaan terlebih dahulu sebelum debat. Sebab, menurut Arief, KPU selalu menetapkan segala hal yang berkaitan dengan debat kandidat sesuai dengan kesepakatan antara TKN dan BPN.

"Kami (KPU, TKN, dan BPN) telah sepakat bersama-sama. Ya kalau untuk alasannya tanya satu-satu ke masing-masing paslon. Saya gak mungkin jadikan keputusan kalau itu belum disepakati," beber Arief beberapa waktu lalu.

Sejauh ini daftar pertanyaan debat sedang disusun oleh para panelis. Pertanyaannya sendiri bukan merupakan pertanyaan singkat, melainkan beberapa uraian dan penjelasan.

Sementara, selain format pertanyaan terbuka tadi, debat kali ini juga akan menggunakan pertanyaan tertutup. Nantinya, masing-masing kontestan boleh mengajukan pertanyaan kepada paslon lain saat debat dilangsungkan.

Terkait tidak memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari, Arief juga menyebut, keputusan ini diambil usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon pada Jumat (4/1) malam .

"Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Arief ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).

Menurut Arief, keputusan KPU itu diambil karena kedua tim paslon tidak sepakat terkait sosok yang akan membacakan visi dan misi tersebut.

Sebelumnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta agar pembacaan visi dan misi bisa diwakilkan kepada timses agar efektif, sementara tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkukuh agar pembacaan dilakukan oleh kedua pasangan capres dan cawapres.

Arief mengatakan KPU agak kerepotan jika harus memfasilitasi hal yang tak disepakati masing-masing pihak.