Kemenhut Perkuat Diplomasi Agar Indonesia Jadi Pemimpin Kehutanan Global
- Kemenhut menggelar pelatihan diplomasi dan negosiasi internasional pada 4–5 Agustus 2026 di Bandung untuk memperkuat posisi Indonesia dalam isu kehutanan global.
- Pelatihan lintas kementerian menekankan komunikasi berbasis data dan pembangunan kepercayaan publik internasional terhadap komitmen Indonesia mengelola hutan secara berkelanjutan.
- Diplomasi publik diarahkan mendukung pengakuan SVLK+, penguatan pusat gambut dan mangrove, serta posisi Indonesia dalam pengembangan pasar karbon berkualitas tinggi.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas aparatur negara di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional, sebagai bagian dari strategi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin kehutanan global. Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional terkait perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, hingga ekonomi hijau.
Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendorong Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan hutan tropis yang luas, tetapi juga menjadi rujukan dunia dalam tata kelola kehutanan berkelanjutan.
Komitmen itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) pada 4 hingga 5 Agustus 2026 di Bandung. Pelatihan tersebut digelar Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), didukung International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pelatihan diikuti perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas untuk memperkuat kemampuan komunikasi strategis dan negosiasi dalam forum kehutanan maupun perdagangan internasional.
1. Diplomasi dimulai dari membangun kepercayaan
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan diplomasi modern tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan bernegosiasi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan di mata publik internasional.
"Trust is the most valuable currency in diplomacy," kata Ristianto dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Menurut dia, diplomasi bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi. Lebih dari itu, diplomasi harus mampu membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.
Ristianto menilai, Indonesia memiliki modal besar berupa hutan tropis terbesar ketiga di dunia, kawasan mangrove terluas, kekayaan biodiversitas, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan. Namun, seluruh capaian tersebut perlu dikomunikasikan secara efektif agar memperoleh pengakuan dan kepercayaan dunia.
"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," ujarnya.
Ia menambahkan, setiap aparatur negara yang hadir dalam forum internasional pada dasarnya merupakan diplomat bagi Indonesia. Karena itu, penyampaian pesan nasional harus dilakukan secara konsisten, berbasis data, kredibel, dan mampu membangun kepercayaan.
2. Empat agenda strategis kehutanan Indonesia
Dalam pelatihan tersebut, Kemenhut juga menekankan pentingnya diplomasi publik untuk mendukung empat agenda strategis sektor kehutanan Indonesia.
Keempat agenda itu meliputi perluasan pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis, pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi global pengelolaan mangrove, serta penguatan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Menurut Ristianto, agenda-agenda tersebut menunjukkan komitmen Indonesia bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Perkuat posisi Indonesia di forum global
Mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadikan penguatan diplomasi kehutanan sebagai salah satu prioritas untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum global.
Selama dua hari pelatihan, peserta memperoleh materi mengenai regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging untuk berbagai audiens internasional, hingga praktik negosiasi, pembangunan koalisi, penanganan pertanyaan yang menantang, dan simulasi negosiasi lintas kementerian.
Melalui pelatihan tersebut, Kementerian Kehutanan berharap koordinasi antarkementerian semakin kuat sehingga Indonesia mampu menyampaikan kepentingan nasional secara lebih efektif di tingkat internasional. Kemenhut juga meyakini keberhasilan diplomasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur pemerintah mengomunikasikan kebijakan secara profesional, meyakinkan, dan berintegritas.
