Jakarta, IDN Times - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menekankan isu tindak kekerasan yang dilakukan Panglima Kopassus, Letnan Jenderal Djon Afriadi terhadap protokoler Istana, sekadar karangan belaka. Isu keributan itu dilempar di media sosial tanpa dilengkapi bukti valid. Bahkan, menurut Kopassus, isu tersebut sengaja dibuat untuk memecah belah bangsa.
"Narasi ini mengklaim adanya keributan antara Pangkopassus dengan pihak protokoler Istana. Faktanya ini hanyalah karangan yang tak punya bukti valid," ujar penerangan Kopassus di akun media sosial mereka, dikutip Selasa (21/4/2026).
"Informasi ini sengaja disebar untuk menciptakan kegaduhan dan memecah soliditas internal institusi negara. Jadi jangan menjadi penyebar hoaks," tegas mereka.
Pihak protokoler Istana yang tersebar mendapat tindak kekerasan dari Djon adalah Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Publik meyakini hal itu lantaran dalam narasi di media sosial tertulis nama Bunted. Masyarakat menduga kuat Bunted adalah julukan bagi Seskab Teddy.
Narasi Bunted yang ditampar Djon tersebar luas di akun media sosial Thread. Seperti yang ditulis akun @retailman69. Pemilik akun mengklaim mendengar cerita soal penamparan Bunted dari ring 1 alias orang dekat Istana yang menyaksikan langsung momen tersebut.
Kekesalan Djon bermula dari jenderal bintang tiga itu yang dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto selama 30 menit di Istana Kepresidenan. Tetapi oleh Bunted, Djon diminta duduk di ruang tunggu. Ia pun disebut duduk menunggu sekitar 20 menit.
Tetapi belum diminta masuk, Prabowo tiba-tiba keluar dari ruang kerjanya dan melihat Djon duduk. Prabowo menganggap Djon tak menghargai waktu. Sebab, ia sudah tiba lebih dulu, tetapi malah diminta menunggu di ruang tunggu oleh Bunted. Sisa waktu 10 menit yang tersisa dipakai Prabowo untuk memarahi Djon.
Begitu Djon keluar dari ruang kerja Prabowo, ia langsung mencari Bunted. Begitu bertemu, Djon disebut tanpa basa-basi menampar Bunted sambil mengatakan "kamu anak kecil mainin saya, hah?!" demikian narasi cerita yang tersebar luas di media sosial.
Dinas Penerangan Kopassus juga meminta agar publik tidak percaya begitu saja narasi yang sudah tersebar luas di media sosial itu.
"Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui sumber resmi," tutur Dinas Penerangan Kopassus.