Jakarta, IDN Times - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis, mengakui upaya KPI untuk menyehatkan ranah penyiaran belum mendapatkan hasil yang maksimal.
"Ini dapat dirasakan dengan kebebasan bisnis media yang berkembang tanpa kendali, membuat ranah penyiaran kehilangan asas keadilan, pemerataan, etika, sekaligus keberagaman," ujarnya dalam siaran tertulis, Selasa (28/4).
Andre mengatakan, regulasi yang ada tidak mengarahkan seseorang atau komunitas untuk berhenti berkreativitas. Transformasi pemahaman yang kebanyakan orang saat ini ialah regulasi KPI untuk media mainstream, bukan ke arah mematikan industri kreatif.
“Media mainstream harus memainkan fungsi sebagai akses masyarakat menerima informasi yang berbobot, menghibur dan sebagai kontrol sosial melihat fungsi hiburan di ranah penyiaran masih sangat dominan,” ucap Andre.
Pria yang pernah menjabat sebagai Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF) ini mengimbau bahwa kesamaan gagasan antara regulator dan lembaga penyiaran, sepatutnya dapat berkontribusi lebih mengedukasi masyarakat dalam mengahadapi krisis COVID-19 ini.
"Dinamika yang menjadi tantangan penyiaran saat ini yang terbesar yaitu kehadiran media baru. Permasalahan yang ada dengan hadirnya media baru, dikarenakan regulasi atau aturan yang belum mengikat," imbuhnya.
Menurutnya, keberadaan media baru dengan platform internet, merangsek masuk ke ranah penyiaran Indonesia.
“Tumbuh kembang media baru hari ini adalah bagian dari definisi penyiaran, platform media baru saat ini masuk ke ranah penyiaran kita. Kehadiran media baru yang tumbuh dari luar Indonesia, KPI bukan membatasi, namun mengatur sistem ekonomi yaitu hak dari pemasukan negara,” ujar Andre.
Selain itu, Yuliandre menambahkan, regulasi penyiaran sebagai suatu garis batas di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, dianggap perlu mendapat pengawasan dan pembinaan.
"Kebebasan yang diberikan bukan berarti kebebasan yang tak bertanggung jawab dan lepas kendali. Untuk itu, kepemimpinan dalam sebuah aturan penyiaran yang ada perlu menetapkan suatu regulasi dan pedoman etika untuk mengontrol perilaku pers tanpa membatasi kebebasan dunia penyiaran," ujarnya.
Dia menambahkan, “melalui mekanisme aturan yang jelas dan terukur, setidaknya ranah penyiaran memiliki pagar dan batasan dalam berkreasi,” lanjnut Yuliandre.