Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mereivisi aturan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Nantinya, pejabat yang tidak lapor kekayaan akan mendapat sanksi administratif.
"Tahun ini KPK akan mengubah peraturan KPK, sehingga sanksi atas LHKPN akan kita taruh dalam situ walaupun sanksi administrasi," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Jumat (14/4/2023).
Ada berbagai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada pejabat yang tidak taat LHKPN. Sanksi itu antara lain berupa penundaan promosi, tidak boleh ikut pendidikan, sampai menahan tunjangan kerja.
"Karena beberapa sebenarnya kementerian/lembaga sudah melakukan itu dan boleh aja. Jadi kita pikir kalau di Undang-Undang disebut sanksi administrasi boleh, maka di peraturan KPK akan kita detailkan seperti apa," ujar Pahala.
Berdasarkan data terbaru, Legislatif Pusat yaitu DPR-MPR-DPD memliki tingkat kepatuhan LHKPN paling rendah dengan rata-rata 74,62 persen. Berikut adalah tingkat kepatuhan 10 lembaga di Indonesia:
KPK berterima kasih karena isu kekayaan penyelenggara negara menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir. Setelah ini, KPK akan memverifikasi menyurati seluruh pimpinan lembaga.
"Pada akhir April 2023 pimpinan KPK akan menyurati semua pimpinan lembaga melampirkan nama orangnya dan minta ditindaklanjuti seegera," ujarnya.