KPK: Integritas 75 Pegawai Gagal Tes Wawasan Kebangsaan Sudah Terbukti

03 Jun 2021, 11:42 WIB

Gedung Merah Putih KPK dijaga oleh Polisi. (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN). Di sisi lain, 51 orang belum dilantik karena belum lulus tes wawasan kebangsaan dan 24 bakal dipecat karena mendapat rapor merah.

Meski demikian, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati, mengakui kinerja dari 75 pegawai yang dimaksud sudah terbukti.

"Kami juga berharap 75 insan KPK lainnya yang saat ini belum dilantik tetap bersama kami memperkuat barisan pemberantasan korupsi. Integritas dan komitmen mereka telah dibuktikan dalam pemberantasan korupsi di KPK," jelas Ipi dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (3/6/2021).

1. Komitmen pegawai KPK gak berubah

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Setelah dilantik menjadi ASN, 1.271 pegawai KPK telah kembali bekerja seperti biasa. Ipi menegaskan komitmen pegawai KPK tak berubah meski status pegawainya berbeda.

"Dengan nilai-nilai integritas yang ditanamkan, seluruh insan KPK bekerja demi mewujudkan harapan publik untuk Indonesia yang adil, sejahtera, dan bebas dari korupsi," ujarnya.

2. KPK diklaim tetap bekerja maksimal

Default Image IDN

Ipi meyakini harapan masyarakat sangat besar terhadap KPK. Karena itu, pihaknya mengklaim bakal tetap bekerja maksimal terlebih UU 19/2019 tentang KPK mengamanatkan lembaga antirasuah itu bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam pemberantasan korupsi dan mengawal kinerja KPK ke depan," jelasnya.

3. Firli sebut memberantas korupsi seperti perang badar

Default Image IDN

Sebanyak 1.271 pegawai KPK dilantik menjadi ASN bertepatan dengan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 pegawai hadir langsung di tempat pelantikan dan sisanya daring karena protokol kesehatan.

Rangkaian pelantikan terdiri dari Pelantikan dan Pengambilan sumpah atau janji PNS dan jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator.

Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam sambutannya mengatakan pegawai KPK yang telah menjadi PNS diminta untuk berkomitmen memerangi korupsi dan bermanfaat bagi bangsa.

Dia menjelaskan usaha melawan korupsi sama seperti perang badar. Dia mengingatkan siapapun yang korupsi merupakan pengkhianat Pancasila.

"Dengan nilai Pancasila, Insya Allah sila ketiga, 'Persatuan Indonesia' akan menjadi kekuatan segenap bangsa dalam perang badar melawan korupsi," ujar Firli.