Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe mendapat dana operasional gubernur dari negara senilai Rp1 triliun per tahun. Mayoritas dana tersebut dipakai untuk keperluan makan dan minum.
"Sebagian besar setelah kita telisik itu dibelanjakan untuk biaya makan dan minum. Bayangkan, kalau Rp1 triliun itu sepertiga digunakan belanja makan dan minum," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Senin (26/6/2023).
Alex mengatakan dana operasional gubernur yang didapat Lukas Enembe tidak wajar. Sebab, nilainya lebih besar dari kententuan Kementerian Dalam Negeri.
"Tiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu Rp1 triliun lebih. Itu jauh lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Alex.
Alex menyebut dana operasional gubernur merupakan salah satu pos anggaran yang diduga dipakai Lukas Enembe untuk berjudi. Hal ini akan didalami oleh KPK.
"Tentu ini akan didalami lebih lanjut karena jumlahnya banyak, ada ribuan kuitansi bukti-bukti pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi," ujarnya.
Diketahui, KPK tidak hanya menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
Sejauh ini KPK telah menyita kekayaan Lukas Enembe senilai Rp144,5 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari uang pecahan rupiah dan asing, perhiasan, dan kendaraan.