KPK Duga Ada Upaya Pemusnahan Bukti di Kasus Kementan
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada upaya penghilangan barang bukti terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini diungkapkan KPK usai melakukan penggeledahan di Gedung Kementan, Jakarta Selatan.
"Tim Penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," kata Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times pada Sabtu (30/9/2023).
1. Duga dokumen yang dimusnahkan terkait aliran uang
KPK menduga, sejumlah dokumen yang diduga merupakan barang bukti telah dimusnahkan. Meski demikian, KPK mengaku telah mengamankan sejumlah barang bukti dokumen dan elektronik terkait kasus ini.
"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini," tulis KPK dalam keterangannya.
2. KPK ingatkan jangan ada yang halangi proses
KPK mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya menghalangi proses penyidikan yang dilakukan pihak berwenang terkait dengan kasus dugaan korupsi di wilayah Kementan. Ketegasan KPK ini untuk menerapkan pasal 21 UU Tipikor. KPK juga berharap agar para saksi dapat bekerja sama dengan kooperatif selama proses.
"Kami ingatkan untuk pihak-pihak yang ada di internal Kementan RI maupun pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan penghalangan maupun merintangi proses penyidikan dari Tim Penyidik KPK," ujar Ali.
3. Sita puluhan miliar dari rumah dinas Mentan
Penyidik KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dalm dolar usai melakukan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo. Uang puluhan miliar rupiah disita dalam proses penggeledahan bersama dengan beberapa dokumen dan catatan keuangan.
"Sejauh ini puluhan miliar yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut," ujar Ali pada Jumat (29/9/2023).
Selain itu, KPK juga mengatakan menemukan sejumlah senjata api saat penggeledahan. KPK berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami soal izin kepemilikan senpi tersebut.
