Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lilli Pintauli Siregar mengungkapkan bahwa sejak 2004 ada 152 kepala daerah yang terjerat korupsi. Hal itu ia ungkapkan ketika menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 25 Oktober 2021.
“Tercatat 152 kepala daerah merupakan pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004 hingga 31 Maret 2021,” ujar Lili dalam keterangan yang dikutip pada Selasa (26/10/2021).
Lili meminta kepala daerah untuk mewaspadai titik rawan korupsi yang sering kali membuat kepala daerah terjerumus tindak pidana korupsi. Menurutnya ada sejumlah modus korupsi yang biasanya dilakukan kepala daerah.
“Modus korupsi kepala daerah tidak jauh dari suap dan gratifikasi dalam pemberian izin, jual beli jabatan serta kickback dalam pengadaan,” ujarnya.
Lili mengingatkan bahwa musuh kepala daerah dalam pembangunan adalah diri sendiri yang mendorong penggunaan kewenangan publik dan keuangan daerah untuk pribadi serta para koruptor yang ingin menumpang, mendopleng dan memanfaatkan kewenangan publik dan keuangan daerah. Menurutnya hal ini harus dilawan.
“Musuh kita siapa? Diri kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita yang memanfaatkan posisi kita,” ujarnya.
Berdasarkan catatan IDN Times, dari Januari hingga Oktober 2021 sudah ada sembilan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mereka adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, dan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
Selanjutnya ada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, dan Bupati Kolaka Timur Andi Merya.
Terbaru, ada Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan Bupati Kuantan Singingi Andi Merya.