Warga Albania Lanjutkan Demo Akbar meski Diancam Denda Rp112 Juta
- Ribuan warga Albania melanjutkan demonstrasi di Tirana, dipelopori mahasiswa yang menuntut perbaikan pendidikan tinggi dan kesempatan kerja, serta memprotes isu korupsi pemerintah.
- Aksi menuju kantor perdana menteri diwarnai pembakaran kursi simbol dialog, pelemparan batu, serta respons polisi dengan gas air mata dan meriam air.
- PM Edi Rama membatasi perkumpulan dekat fasilitas publik, menetapkan denda hingga 500 ribu lek bagi peserta saat kerusuhan, dan menggandeng Prancis serta Italia untuk meredam aksi.
Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Albania kembali turun ke jalan pada Minggu (25/10/2026) dalam skala besar. Mereka memutuskan kembali melanjutkan demonstrasi, meski Perdana Menteri (PM) Albania, Edi Rama menetapkan larangan berkumpul dan denda besar bagi siapapun yang melanggar.
Demo ini diinisiasi oleh mahasiswa Albania yang menuntut perbaikan sistem pendidikan tinggi dan kurangnya kesempatan kerja. Sebelumnya, warga juga menolak proyek pembangunan hotel mewah yang terafiliasi menantu Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Jared Kushner.
1. Demonstrasi besar masih berlanjut di Tirana
suasana gedung pencakar langit di Tirana, Albania (unsplash.com/thedelayedfuse) Pada demonstrasi kali ini, massa berkumpul di dekat Kantor Kementerian Pendidikan dan melakukan long march ke Kantor Perdana Menteri di Tirana. Kali ini, demonstran yang marah membakar kursi yang ditaruh oleh Rama sebagai simbol ajakan berdialog.
Sejumlah demonstran sudah hadir pada pukul 14.00 pada Sabtu (24/10/2026). Demonstran sempat terlibat bentrokan dengan polisi setelah ada sejumlah pihak yang melempar batu ke arah polisi dan dibalas oleh tembakan gas air mata dan meriam air.
Dilansir TVP World, seorang demonstran bernama Daniel Tahriri (28) menyebut bahwa pemerintah Albania diktator yang ditutupi baju demokrasi. Sementara, demonstran lain, Orgeta Likaj (29) mengaku ingin Rama mundur karena warga tidak lagi menginginkannya imbas skandal korupsi.
2. Rama tetapkan denda hingga lebih dari Rp112 juta
Perdana Menteri Albania, Edi Rama. (© European Union, 2026, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Pada hari yang sama, Rama mengumumkan amandemen Undang-Undang (UU) untuk membatasi pengumpulan massa selama 72 jam di dekat fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Nantinya, polisi akan ditugaskan menjaga fasilitas tersebut.
Dilansir Euronews, perubahan UU ini memuat larangan penyembunyian identitas saat demo yang akan dianggap sebagai tindak kriminalitas. Jika melanggar, otoritas akan menetapkan denda antara 10 ribu lek Albania (Rp2,2 juta) hingga 100 ribu lek Albania (Rp22,4 juta).
Tak hanya itu, otoritas Albania juga menetapkan denda sebesar 500 ribu lek Albania (Rp112 juta) kepada seluruh peserta demonstrasi. Kebijakan ini dijatuhkan kepada seluruh peserta jika demonstrasi berujung pada kerusuhan, meskipun tidak melakukan kesalahan.
3. Albania bekerja sama dengan Prancis dan Italia untuk redam demonstrasi
Polisi Albania. (Red duck on vacations, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons) Rama mengatakan bahwa demonstrasi saat ini dilakukan untuk merusak stabilitas Albania. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa memang masih ada masalah sosial dan legitimasi publik yang harus diselesaikan, tapi tidak dengan cara kekerasan, ancaman, dan intimidasi.
Dilansir Albanian Daily News, pemimpin dari Partai Sosialis itu mengatakan akan terus bekerja sama dengan Prancis dan Italia untuk meredam demonstrasi besar. Menurutnya, demonstrasi kali ini memiliki hubungan dengan pergerakan Antifa atau gerakan anti-fasis.
Rama juga mengkritik sejumlah media yang meminimalisir berita soal kerusakan imbas kekerasan dalam demo di Albania. Ia menegaskan, pentingnya keamanan publik dan tidak memperbolehkan kekerasan merusak stabilitas negara.
