KPPOD: 347 Peraturan Daerah Terindikasi Bermasalah

Peraturan Daerah yang masih bermasalah diakibatkan oleh langkah-langkah yang tidak atau belum diterapkan, seperti legislatif melakukan strategi jemput aspirasi melalui reses dalam pembuatan suatu kebijakan.

"Artinya, produk hukum dari daerah itu masih 'bermasalah'," ujar Eduardo.

Ia juga mengingatkan hal ini agar menjadi catatan penting untuk para wakil rakyat agar partisipasi publik meningkat. 

Keikutsertaan publik dalam kebijakan daerah terbagi berdasarkan tiga kategori. Kategori partisipasi palsu yang hanya sebatas formalitas, kemudian kategori partisipasi parsial yang prosesnya berjalan setengah-setengah, dan partisipasi penuh yang menjadi pilihan ideal untuk negara dengan sistem demokrasi.

Namun dalam penyusunan kebijakan di daerah, Eduardo mengatakan, masyarakat dari setiap golongan tetap memiliki kesempatan yang sama.

Penyusunan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dan kemudian diterapkan pemerintah. Eduardo menegaskan kebijakan akan menjadi pro atau berbasis pada masyarakat.

Dengan begitu, kata dia, kebijakan yang dibuat dapat menjawab persoalan dan tantangan di tengah masyarakat.